[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e667d511-4aaa-4a14-ab4a-c928aee00f9b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamasa Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kabupaten Mamasa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 7 Tahun 2008","number","7","year","2008","published_date","2008-05-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mamasa","place_of_enactment","Mamasa","theme","Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kabupaten Mamasa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pedoman
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2008 NOMOR 80
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kabupaten Mamasa
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan ditetapkannya desa sebagai \r\nkesatuan masyarakat hukum yang memiliki \r\nkarakteristik khusus, batas wilayah dan \r\nberwenang mengatur dan mengurus \r\nkepentingan masyarakat setempat, yang \r\ndidasarkan atas asal – usul dan adat \r\nistiadat, sehingga negara harus \r\nmenghormatinya, maka perlu membentuk \r\npedoman organisasi dan tata kerja \r\npemerintahan desa; \r\nb. bahwa dengan adanya kejelasan \r\nkewenangan desa merupakan dasar untuk \r\nmembangun organisasi – organisasi yang \r\ndibutuhkan untuk melaksanakan \r\nkewenangan tersebut; \n a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 \r\ntentang Pembentukan Kabupaten Mamasa \r\ndan Kota Palopo (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 4186;\r\nb. Peraturan Pemerintah Nomor 38 \r\nTahun 2007 tentang Pembagian Urusan \r\nPemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah \r\nDaerah Provinsi dan Pemerintah Daerah \r\nKabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4737); \r\nc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 \r\nTahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan \r\nUrusan Pemerintahan Kabupaten / Kota \r\nkepada Desa. \n Peraturan ini mengatur tentang Kedudukan, tata cara penyusunan struktur organisasi, tata kerja pemerintahan desa, perangkat desa dan uraian tugas dan fungsi perangkat desa \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2008. \n 14 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa, Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pedoman organisasi dan tata kerja pemerintahan desa di Kabupaten Mamasa. Latar belakangnya adalah pengakuan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang perlu dihormati, serta perlunya organisasi yang jelas untuk melaksanakan kewenangan desa. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman yang jelas mengenai organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Struktur organisasi pemerintah desa, yang terdiri dari Kepala Desa sebagai pimpinan, Sekretaris Desa sebagai unsur staf, dan unsur pelaksana teknis di lapangan (seksi-seksi).
Tugas dan wewenang Kepala Desa, termasuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta menetapkan peraturan desa.
Kewajiban Kepala Desa, seperti memegang teguh Pancasila, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih. Kepala Desa juga wajib memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati melalui Camat dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD.
Tugas Perangkat Desa dalam membantu Kepala Desa, yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
Uraian tugas Sekretaris Desa dan unsur pelaksana teknis lapangan (seksi-seksi), termasuk tugas-tugas administratif, keuangan, pembangunan, dan ketentraman/ketertiban.
Tata kerja dan hubungan kerja antara Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD.

","transitional_provisions","1. Sekretaris Desa yang ada selama ini bukan PNS apabila memenuhi persyaratan secara bertahap dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan yang berlaku.\n2. Bagi desa yang Sekretaris Desanya bukan PNS atau belum mendapat penempatan Sekdes dari PNS yang diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, maka jabatan Sekretaris Desa (Pelaksana tugas) untuk sementara dijabat oleh salah seorang Kepala Seksi yang ditunjuk oleh kepala desa atas persetujuan Sekretaris Daerah sampai ada ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Sekretaris Desa dari PNS.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAMASA REGENCY GOVERNMENT
REGIONAL REGULATION OF MAMASA REGENCY
NUMBER: 7 YEAR 2008
CONCERNING
GUIDELINES FOR ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES
OF MAMASA REGENCY VILLAGE GOVERNMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MAMASA,

\n\n \n \n

Considering:

that with the establishment of the village as a legal community unit that has special characteristics, territorial boundaries and is authorized to regulate and manage the interests of the local community, which is based on origin and customs, so that the state must respect it, it is necessary to form guidelines for the organization and work procedures of the village government;
that with the clarity of village authority, it is the basis for building organizations needed to carry out these authorities;
that Regional Regulation of Mamasa Regency Number 3 of 2004 concerning the Organizational Structure of the Village Government,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e667d511-4aaa-4a14-ab4a-c928aee00f9b","actionData","errors"]