[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e65de4d8-ec7f-4f40-88cf-92cbec83fdf3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karang Asem Nomor 15 Tahun 2011 tentang PAJAK PENERANGAN JALAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karang Asem No. 15 Tahun 2011","number","15","year","2011","published_date","2011-12-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karang Asem","place_of_enactment","Amlapura","theme","PAJAK PENERANGAN JALAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TENTANG-PAJAK-PENERANGAN-JALAN
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2011/NO.15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu sumber\r\npendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan\r\npemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada\r\nmasyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip\r\ndemokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan\r\nakuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;\r\nb. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009\r\ntentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terjadi perubahan dan\r\npembaharuan sistem Pajak Daerah maka Peraturan Daerah\r\nKabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 7 Tahun 1998\r\ntentang Pajak Penerangan Jalan sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2006\r\ntentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah\r\nTingkat II Karangasem Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak\r\nPenerangan Jalan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau\r\nkembali; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang\r\nPajak Penerangan Jalan; \r\n \n Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958\r\nUndang–Undang Nomor 32 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010\r\n \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK\r\nBAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA PENGHITUNGAN\r\nPasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 16 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Karangasem. Latar belakangnya adalah bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, adanya perubahan dalam sistem Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebabkan Peraturan Daerah sebelumnya sudah tidak sesuai.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. Objek pajak adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain, dengan pengecualian tertentu seperti penggunaan oleh instansi pemerintah dan perwakilan asing.\n2. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik, dan wajib pajak adalah penyedia tenaga listrik jika tenaga listrik disediakan oleh sumber lain.\n3. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik, yang dihitung berdasarkan jumlah tagihan atau kapasitas tersedia dan harga satuan listrik.\n4. Tarif pajak bervariasi, dengan 1,5% untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, 3% untuk golongan industri dan pertambangan, dan 8% untuk golongan lainnya.\n5. Peraturan ini juga mengatur wilayah pemungutan pajak, masa pajak, tata cara penetapan, pembayaran, penagihan, kedaluwarsa, dan sanksi administratif.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 10 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KARANGASEM REGENCY
NUMBER 15 OF 2011
CONCERNING
STREET LIGHTING TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KARANGASEM,

\n\n \n \n

Considering:

that the Street Lighting Tax is an important source of regional revenue to finance the implementation of regional government and improve services to the community, so it needs to be regulated based on the principles of democracy, equality and justice, community participation, and accountability by paying attention to the potential of the region;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, there are changes and reforms to the Regional Tax system, so that Regional Regulation of Karangasem Regency Level II Number 7 of 1998 concerning Street Lighting Tax as amended by Regional Regulation of Karangasem Regency Number 6 of 2006 concerning Amendments to Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e65de4d8-ec7f-4f40-88cf-92cbec83fdf3","actionData","errors"]