[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e65596d3-b57c-4c58-895f-4b497a0589cd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kerja Sama Daerah","short_title","Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2023","number","1","year","2023","published_date","2023-03-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"908dd033-2adb-4bcd-a093-c206162f8510","Kemitraan Pemerintah & Swasta","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Aceh Timur","place_of_enactment","Idi Rayeuk","theme","Kerja Sama Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KERJA SAMA
2023
Qanun NO. 1, LD.2023/NO.1
Qanun TENTANG Kerja Sama Daerah
ABSTRAK:	\n \n - bahwa dalam rangka optimalisasi potensi daerah,\r\nmempercepat pembangunan daerah, dan meningkatkan\r\npendapatan asli daerah, daerah dapat melakukan keija\r\nsama daerah;\r\n- bahwa keija sama daerah dimaksudkan sebagai sarana\r\nuntuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan\r\ndaerah dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara\r\nKesatuan Republik Indonesia, menyerasikan\r\npembangunan daerah, menyinergikan potensi\r\nantardaerah, daerah dengan pihak ketiga, dan daerah\r\ndengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri\r\nserta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi,\r\ndan kapasitas fiskal daerah;\r\n- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang\r\nHubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan\r\nPemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa dalam rangka\r\nmeningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat\r\nmengadakan kerja sama yang didasarkan pada\r\npertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik\r\nserta saling menguntungkan;\r\n- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk\r\nQanun tentang Keija Sama Daerah; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015; eraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011. \n Qanun ini mengatur 47 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Prinsip, Maksud, Dan Tujuan Kerja Sama, BAB III Kerja Sama Daerah, BAB IV Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, BAB V Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga Dalam Negeri, BAB VI Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri, BAB VII Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah, BAB VIII Pembinaan dan Pengawasan, BAB IX Sinergitas Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Antara Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah, BAB X Asosiasi Daerah, BAB XI Pembiayaan, BAB XII Perubahan Kerjasama, BAB XIII Ketentuan Peralihan, BAB XIV Ketentuan Penutup.\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2023. \n 26 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);\n2. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);","scope_and_parties","policy_content","

Qanun Kabupaten Aceh Timur ini mengatur tentang kerja sama daerah yang meliputi kerja sama daerah dengan daerah lain (KSDD), kerja sama daerah dengan pihak ketiga (KSDPK), dan kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri (KSDLL). Kerja sama ini didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas pelayanan publik, dan saling menguntungkan.

Latar Belakang dan Tujuan: Kerja sama daerah dimaksudkan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Tujuannya adalah meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan masalah, memaksimalkan pelaksanaan kewenangan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat penguasaan teknologi, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan menyerasikan pembangunan.

Ketentuan Substansial:

KSDD: Meliputi kerja sama wajib (antar daerah berbatasan) dan sukarela. Objeknya adalah urusan pemerintahan wajib (pelayanan dasar dan non-pelayanan dasar) serta urusan pemerintahan pilihan. Tahapan meliputi persiapan, penawaran, penyusunan kesepakatan, persetujuan DPRK, penyusunan perjanjian, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan.
KSDPK: Melibatkan perseorangan, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan. Jenisnya meliputi penyediaan pelayanan publik, pengelolaan aset, investasi, dan kerja sama lainnya. Prioritas objek KSDPK ditetapkan berdasarkan perencanaan pembangunan kabupaten.
KSDLL: Meliputi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran budaya, peningkatan kemampuan teknis, promosi potensi daerah, dan objek kerja sama lainnya. Harus memenuhi persyaratan hubungan diplomatik, urusan Pemerintah Kabupaten, tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri, dan sesuai kebijakan nasional.

Qanun ini juga mengatur pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah, pembinaan dan pengawasan oleh Bupati, sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta pembentukan asosiasi daerah.

","transitional_provisions","1. Kontrak/perjanjian kerja sama untuk KSDD dan KSDPK, yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya qanun ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.\n2. Kontrak/perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Pusat yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya qanun ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama dan dapat dilanjutkan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

Presidential Regulation Number 16 of 2018 on Government Procurement of Goods/Services (State Gazette of THE REPUBLIC OF INDONESIA Year 2018 Number 33) as amended by Presidential Regulation Number 12 of 2021 on Amendments to Presidential Regulation Number 16 of 2018 on Government Procurement of Goods/Services (State Gazette of THE REPUBLIC OF INDONESIA Year 2021 Number 63);
Qanun Aceh Number 5 of 2011 concerning Procedures for the Formation of Qanun (Aceh Regional Gazette Year 2011 Number 11, Supplement to Aceh Regional Gazette Number 38);

With Joint Consent

THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE ACEH TIMUR REGENCY

and

THE REGENT OF ACEH TIMUR

HAS DECIDED:

\n\n \n \n \n \n \n \n

To stipulate :

QANUN OF ACEH TIMUR REGENCY on REGIONAL COOPERATION.

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=e65596d3-b57c-4c58-895f-4b497a0589cd","actionData","errors"]