[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e64c250f-80b6-4a6d-a297-5c81c629c685","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Angkutan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2014","number","2","year","2014","published_date","2014-02-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Purworejo","place_of_enactment","Purworejo","theme","Izin Usaha Angkutan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

izin-usaha angkutan
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Tahun 2014 No.2/TLD No.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Usaha Angkutan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mewujudkan ketertiban umum khususnya di bidang usaha angkutan di Daerah, maka pemerintah Daerah perlu mengatur Usaha Angkutan;\r\nb. bahwa dalam penyelenggaraan usaha angkutan di Daerah, masyarakat perlu mendapat jaminan perlindungan hukum dan persaingan usaha yang sehat melalui penerbitan Izin Usaha Angkutan;\r\nc. bahwa penerbitan Izin Usaha Angkutan di Kabupaten Purworejo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Angkutan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, tuntutan kebutuhan masyarakat dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan membentuk Peraturan Daerah yang baru. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Izin Usaha Angkutan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2014. \n Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 12 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Angkutan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2003 Nomor 3).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Usaha Angkutan di Kabupaten Purworejo. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan ketertiban umum di bidang usaha angkutan dan memberikan jaminan perlindungan hukum serta persaingan usaha yang sehat. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur, mengendalikan, dan mengawasi usaha angkutan umum agar dapat diselenggarakan secara tertib, berhasil guna, dan berdaya guna.

Ketentuan substansial mencakup kewajiban setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha angkutan untuk memiliki Izin Usaha Angkutan yang diberikan oleh Bupati atau Kepala SKPD yang dilimpahkan kewenangannya. Pemegang izin yang menambah atau meremajakan armada, atau mengubah status armada menjadi bukan angkutan, harus mengajukan izin baru. Izin diberikan setelah SKPD melakukan penelitian terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) garasi, Izin Gangguan (HO), jumlah kendaraan, dan faktor keseimbangan penawaran dan permintaan jasa angkutan.

Persyaratan permohonan izin meliputi persyaratan umum (WNI atau badan usaha yang didirikan sesuai peraturan) dan persyaratan khusus (NPWP, akta pendirian badan usaha, KTP, IMB garasi, HO, surat pernyataan kesanggupan memiliki minimal 5 kendaraan untuk angkutan penumpang, dan surat pernyataan tidak menggunakan jalan umum untuk berpangkal). Izin berlaku selama 5 tahun dan wajib didaftar ulang setiap tahun. Setiap kendaraan angkutan yang memiliki izin akan diterbitkan Kartu Izin Usaha Angkutan yang berlaku 1 tahun dan harus selalu berada di kendaraan. Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis tahunan kepada Bupati melalui SKPD.

","transitional_provisions","1. Izin Usaha Angkutan yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.\n2. Izin Usaha Angkutan yang telah berakhir masa berlakunya, apabila Usaha Angkutan yang bersangkutan tetap akan melanjutkan usahanya wajib mengajukan permohonan izin baru sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n3. Usaha Angkutan yang ada di Kabupaten Purworejo yang belum mempunyai Izin Usaha Angkutan, wajib mengajukan permohonan Izin Usaha Angkutan paling lambat 1 (Satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah).","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2003","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PURWOREJO REGENCY
NUMBER: 2 YEAR 2014
CONCERNING
TRANSPORT BUSINESS LICENSE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PURWOREJO,

\n\n \n \n

Considering:

that to realize public order, especially in the field of transport business in the Region, the regional government needs to regulate the Transport Business;
that in the implementation of the transport business in the Region, the community needs to be guaranteed legal protection and healthy business competition through the issuance of a Transport Business License;
that the issuance of a Transport Business License in Purworejo Regency as regulated in Purworejo Regency Regional Regulation Number 3 of 2003 concerning Transport Business Licenses, is no longer in accordance with the development of circumstances, demands of community needs and changes in prevailing laws and regulations, so that the Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e64c250f-80b6-4a6d-a297-5c81c629c685","actionData","errors"]