[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e64b9d69-c73c-4bbe-9635-61c20ff4566c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penetapan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Kependidikan 19 November Yang Akan Ditingkatkan Statusnya Menjadi Universitas Sebagai Badan Hukum Milik Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 15 Tahun 2004","number","15","year","2004","published_date","2004-06-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kolaka","place_of_enactment","Kolaka","theme","Penetapan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Kependidikan 19 November Yang Akan Ditingkatkan Statusnya Menjadi Universitas Sebagai Badan Hukum Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU KEPENDIDIKAN 19 NOVEMBER
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD. 2004/ NO. 15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penetapan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Kependidikan 19 November Yang Akan Ditingkatkan Statusnya Menjadi Universitas Sebagai Badan Hukum Milik Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa demi peningkatan daya saing Daerah dan \r\nsuksesnya penyelenggaraan pembangunan \r\ndisegala bidang diperlukan suatu Perguruan Tinggi \r\nsebagai kekuatan moral dan intelektual dalam \r\nproses pembangunan masyarakat yang dinamis \r\ndan demokratis, serta mampu bersaing serta \r\nbekerja sama secara regional; \r\nb. bahwa untuk dapat berperan mewujudkan \r\nkeadaan tersebut, maka dipandang perlu untuk \r\nmendorong terciptanya suatu perguruan tinggi di \r\nKabupaten Kolaka, sebagai asset daerah dan \r\nmasyarakat demi peningkatan kualitas sumber \r\ndaya manusia kedepan;\r\nc. bahwa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu \r\nKependidikan 19 November Kabupaten Kolaka, telah \r\nlayak untuk ditingkatkan statusnya untuk menjadi \r\nUniversitas; \r\nd. bahwa berdasarkan huruf a, b dan c tersebut diatas \r\nmaka perlu dibuat Peraturan Daerah tentang \r\npenetapan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu \r\nKependidikan 19 November akan ditingkatkan \r\nstatusnya menjadi Universitas sebagai Badan Hukum \r\nMilik Daerah; \n 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 \r\ntentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di \r\nSulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor \r\n74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); \r\n2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun \r\n1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor \r\n3839); \r\n3. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang \r\nPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan \r\nDaerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, \r\nTambahan Lembaran Negara Nomor 3851); \r\n4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang \r\nSistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI \r\nTahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara \r\nNomor 3390); \r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 \r\ntentang Pendidikan Tinggi Pasal 123 (Lembaran \r\nNegara RI Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan \r\nLembaran Negara Nomor 3859); \r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 \r\ntentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai \r\nBadan Hukum (Lembaran Negara RI Tahun 1999 \r\nNomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor \r\n2860); \r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 \r\ntentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan \r\nPropinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara \r\nRI Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor \r\n3952);\r\n \n Dalam peraturan ini diatur tentang penetapan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Kependidikan 19 November yang akan ditingkatkan statusnya menjadi univeristas sebagai badan hukum milik daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai penetapan; jati diri; asas dan tujuan; organisasi; majelis wali amanat; dewan audit; senat akademik; majelis guru besar; pimpinan universitas; fakultas; jurusan/bagian; lembaga; unsur penunjang; pegawai universitas; kemahasiswaan dan alumni; perencanaan dan anggaran; pengelolaan; akuntabiitas; harta kekayaan; sanksi; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2004. \n 42 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini menetapkan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Kependidikan (STKIP) 19 November Kolaka ditingkatkan statusnya menjadi Universitas sebagai Badan Hukum Milik Daerah (BHMD). Latar belakang penetapan ini adalah untuk meningkatkan daya saing daerah dan menyelenggarakan pembangunan di berbagai bidang melalui perguruan tinggi yang dinamis dan demokratis.

Ketentuan Substansial:

Universitas 19 November bersifat nirlaba dan berhak memberikan gelar akademik. Tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi aset, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan. Pengelolaan pendidikan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Kopertis Wilayah. Organisasi universitas terdiri dari Majelis Wali Amanat, Dewan Audit, Senat Akademik, Pimpinan Universitas, Majelis Guru Besar, unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi, dan unsur penunjang.

Pembagian Kewenangan:

Majelis Wali Amanat (MWA) mewakili kepentingan pemerintah, masyarakat, dan universitas, menetapkan kebijakan umum non-akademik, mengangkat dan memberhentikan pimpinan universitas, serta mengesahkan rencana strategis dan anggaran tahunan.
Dewan Audit melakukan evaluasi audit internal dan eksternal.
Senat Akademik adalah badan normatif tertinggi di bidang akademik, menyusun kebijakan akademik, dan memberikan masukan kepada MWA.
Pimpinan Universitas (Rektor) menyusun rencana strategis dan anggaran, melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Peraturan ini juga mengatur mengenai fakultas, jurusan, lembaga, unsur penunjang, pegawai universitas, kemahasiswaan dan alumni, perencanaan dan anggaran, pengelolaan, akuntabilitas, serta harta kekayaan universitas.

","transitional_provisions","1. Sebelum perubahan Status Sekolah Tinggi menjadi Universitas maka Ketentuan yang ada saat ini dalam Organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Kependidikan 19 November tetap dilaksanakan sampai terbentuknya Universitas kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Unsur unsur Universitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini hanya dapat berlaku apabila status Universitas telah diperoleh.\n3. Untuk pertama kalinya sebelum diadakan pemilihan Rektor sebagaimana ketentuan dalam perda ini; maka fungsi Rektor dijalankan oleh Ketua STKIP 19 November Kolaka.\n4. Rektor sebagaimana diatur dalam ayat (3) diatas harus mempersiapkan pemilihan Rektor berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lambat selama 3 (tiga) tahun.\n5. Demi efiktifitas dan efisiensi pengelolaan perpustakaan Daerah Kabupaten Kolaka maka diupayakan digabung dengan perpustakaan STIKIP / Universitas 19 November Kolaka yang penggabungannya akan ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati.\n6. Demi efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajemen pendidiakn tinggi dibawah naungan Pemerintah Daerah maka diupayakan penggabungan Akademi Perawat (AKPER) kedalam STIKIP / Universitas 19 November sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.\n7. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan yang mengatur mengenai Sekolah Tinggi yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku;","sanctions","1. Warga Universitas yang melakukan pelanggaran dikenai sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.\n2. Universitas dapat memberikan sanksi kepada warga Universitas yang melakukan pelanggaran.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF KOLAKA REGENCY
NUMBER: 15 YEAR 2004 SERIES: D NUMBER: 15

REGIONAL REGULATION OF KOLAKA REGENCY
NUMBER: 15 YEAR 2004
ON
ESTABLISHMENT OF TEACHER TRAINING COLLEGE
AND EDUCATION SCIENCE 19 NOVEMBER
WHICH WILL BE UPGRADED ITS STATUS TO BECOME
A UNIVERSITY AS A REGIONAL GOVERNMENT-OWNED LEGAL ENTITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOLAKA

\n\n \n \n

Considering:

that for the sake of improving the competitiveness of the Region and
the success of development implementation
in all fields, a Higher Education Institution is needed
as a moral and intellectual force in
the process of dynamic community development
and democratic, and able to compete and
cooperate regionally;
that in order to play a role in realizing
this situation, it is deemed necessary to
encourage the creation of a higher education institution in
Kolaka Regency, as a regional and
community asset for improving the quality

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e64b9d69-c73c-4bbe-9635-61c20ff4566c","actionData","errors"]