[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e630ef92-b229-4061-8c52-ac3fdb6be658","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Barat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 10 Tahun 2015","number","10","year","2015","published_date","2015-12-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pontianak","place_of_enactment","Pontianak","theme","Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Barat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perusahaan Umum Daerah Bnk Perkreditan Rakyat
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2015/NO.10, TLD NO.10, LL KOTA PONTIANAK : 11 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Barat
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan\r\nterhadap kebutuhan masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah,\r\nperlu dilakukan pemerataan pelayanan perbankan \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 27 Tahun\r\n1959; UU No. 7 Tahun 1992; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33\r\nTahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP\r\nno. 58 tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2008; Permendagri No. 13\r\nTahun 2006; Permendagri No. 22 Tahun 2006; Peraturan BI No.8/26/PBI/2006;\r\nPermendagri No. 22 Tahun 2011; Permendagri No. 27 Tahun 2013; Permendagri No. 1\r\nTahun 2014; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.20/POJK.03/2014; Perda Kotamadya\r\nDati II Pontianak No. 3 Tahun 1993 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum yaitu pengertian: Daerah,\r\nPemerintah Daerah, DPRD, Walikota; Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat\r\nBank Pasar Kota Pontianak; Dewan Pengawas; Direksi; Sekretariat Dewan Pengawas;\r\nPegawai; Satuan Pengawas Intern; Gaji; penghasilan; Daftar Penilaian Kinerja; Ijazah;\r\nPangkat. Ketentuan mengenai: Pendirian dan Bentuk Badan Hukum; Kedudukan; Tugas\r\ndan Kegiatan Usaha; Modal; Organ Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Pasar Kota\r\nPontianak; Kewenangan Walikota; Dewan Pengawas; Direksi; Organisasi dan\r\nKepegawaian; Perencanaan dan Pelaporan; Tahun Buku dan Penggunaan Laba; Kerja\r\nsama; Asosiasi; Pembubaran; Tanggung Jawab, Ganti Rugi dan Sanksi; dan Ketentuan\r\nPenutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2015. \n Peraturan ini memiliki 6 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2015 mengatur tentang penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Barat (PT. Jamkrida Kalimantan Barat).

Latar Belakang dan Tujuan:

Penyertaan modal ini dimaksudkan untuk mendukung struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha, kompetisi, pertumbuhan, dan perkembangan PT. Jamkrida Kalimantan Barat. Tujuannya adalah untuk memberikan penjaminan pembiayaan pada usaha mikro, kecil (menengah), dan koperasi, meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah, serta meningkatkan pendapatan asli daerah.

Ketentuan Substansial:

Sumber dana penyertaan modal daerah dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), keuntungan hasil usaha/laba terdahulu, dan/atau sumber-sumber lainnya yang sah. Lingkup pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan.

Besaran nilai penyertaan modal yang diberikan kepada PT. Jamkrida Kalimantan Barat adalah Rp.875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dianggarkan dalam APBD Kota Pontianak Tahun 2015. Walikota memproses penyertaan modal sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan. BPKAD wajib menatausahakan dan memelihara dokumen pengelolaan penyertaan modal. Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah pada PT. Jamkrida.

Pemerintah Daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya penyertaan modal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pengurangan dapat dilakukan karena dijual, dihibahkan, atau dialihkan kepada BUMD lainnya. Penarikan seluruh dana penyertaan dapat dilakukan apabila PT. Jamkrida Kalimantan Barat sudah tidak layak untuk beroperasi.

Bagian hasil usaha/laba penyertaan modal daerah menjadi pendapatan daerah yang disetorkan ke kas daerah. Tata cara pembagian hasil usaha/laba diatur dalam perjanjian penyertaan modal pada rapat umum pemegang saham.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PONTIANAK
WEST KALIMANTAN PROVINCE

PONTIANAK CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 10 OF 2015
CONCERNING
CAPITAL PARTICIPATION IN A LIMITED LIABILITY COMPANY
REGIONAL CREDIT GUARANTEE OF WEST KALIMANTAN PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PONTIANAK,

\n\n \n \n

Considering:

that the Limited Liability Company for Regional Credit Guarantee of West Kalimantan Province as established by Regional Regulation of West Kalimantan Province Number 7 of 2012 has a significant role in credit guarantees for micro, small (medium) and cooperative business activities in the City of Pontianak in the context of submitting credit at Financial Institutions;
that to support the capital structure, increase business capacity, competence in the growth and development of the Limited Liability Company for Regional Credit Guarantee of West Kalimantan Province in order to improve the regional economy and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e630ef92-b229-4061-8c52-ac3fdb6be658","actionData","errors"]