[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e628fd20-0f62-4e12-8d04-0f3f63d80e60","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Trayek","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 11 Tahun 2009","number","11","year","2009","published_date","2009-05-05","effective_date","2009-05-06","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Batu Bara","place_of_enactment","Limapuluh","theme","Retribusi Izin Trayek","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2009/No. 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Trayek
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2009. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2009 mengatur tentang Retribusi Izin Trayek. Latar belakang peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mengelola retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Peraturan ini mengatur tentang pemberian izin trayek angkutan orang dengan kendaraan umum oleh Bupati. Objek retribusi adalah setiap pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan hukum. Wajib retribusi adalah orang atau badan hukum yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi. Retribusi Izin Trayek termasuk golongan retribusi perizinan tertentu. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi jenis kendaraan (mobil penumpang umum dan mobil bus umum).

Tarif retribusi ditetapkan untuk menutupi biaya administrasi, pengawasan lapangan, survey lapangan, dan biaya pembinaan. Struktur tarif retribusi meliputi pemberian izin trayek kepada perusahaan mobil bus umum (Rp. 300.000,- untuk 5 tahun), perusahaan mobil penumpang umum (Rp. 100.000,- untuk 5 tahun), pemberian izin trayek kartu pengawasan (Rp. 5.000,- per kendaraan per tahun), dan pemberian izin usaha (Rp. 5.000,- per kendaraan per tahun). Wilayah pemungutan retribusi adalah Kabupaten Batu Bara.

Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan atau diborongkan. Retribusi dipungut dengan menggunakan KRD (Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati.

","transitional_provisions","sanctions","1. Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini diancam hukuman dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","PERDA Kab. Batubara No. 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/16355/perda-kab-batubara-no-12-tahun-2010","62eff2ed-46b6-4513-9420-6f8adec16507","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BATU BARA REGENCY GOVERNMENT
REGIONAL SECRETARIAT
Jin. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 164 TELP. (0622) - 96782
LIMA PULUH - 21255

REGIONAL GAZETTE
BATU BARA REGENCY
NUMBER 11 YEAR 2009

BATU BARA REGENCY REGIONAL REGULATION
NUMBER 11 YEAR 2009
CONCERNING
ROUTE PERMIT FEES!

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BATU BARA,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government and Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the Division of Governmental Affairs between the Government, Provincial Regional Governments, and Regency/City Regional Governments, the management of regional fees is the authority of the Regency Regional Government;
that the Route Permit fee is one source of regional income that can increase original regional income in order to support the implementation of development;
that based on the considerations as referred

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e628fd20-0f62-4e12-8d04-0f3f63d80e60","actionData","errors"]