[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e626c02c-9ae5-40d0-97df-16220103f3b2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pajak Hotel","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 19 Tahun 2013","number","19","year","2013","published_date","2013-09-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Balangan","place_of_enactment","Paringin","theme","Pajak Hotel","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERPAJAKAN
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2013/NO.19
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Hotel
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel merupakan salah satu jenis Pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten. \n UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; perda Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Balangan nomor 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Balangan nomor 10 Tahun 2009. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang :\r\nPajak Hotel, yang memuat hal-hal, yaitu:\r\na.\tKetentuan umum;\r\nb.\tNama, Objek dan Subjek Pajak;\r\nc.\tDasar Pengenaan dan Tarif Pajak;\r\nd.\tCara Penghitungan Pajak;\r\ne.\tWilayah Pemungutan;\r\nf.\tMasa Pajak, Saat Pajak Terhutang;\r\ng.\tPembukuan/Pencatatan dan Pemeriksaan Pembukuan;\r\nh.\tPenetapan Pajak;\r\ni.\tPemungutan Pajak;\r\nj.\tInsentif Pemungutan;\r\nk.\tKeberatan dan Banding;\r\nl.\tPembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif;\r\nm.\tPengembalian Kelebihan Pajak;\r\nn.\tKedaluwarsa;\r\no.\tKetentuan Khusus;\r\np.\tPenyidikan;\r\nq.\tKetentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2013. \n 20 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel, Losmen, dan Penginapan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Hotel di Kabupaten Balangan. Latar belakangnya adalah ketentuan Pasal 2 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Pajak Hotel merupakan salah satu jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

Ketentuan Substansial:

Objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang seperti fasilitas telepon, internet, dan transportasi. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada pengusaha hotel, sedangkan Wajib Pajaknya adalah pengusaha hotel itu sendiri.

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima hotel, dengan tarif pajak sebesar 10%. Masa pajak adalah 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur oleh Peraturan Bupati, maksimal 3 bulan kalender. Wajib Pajak dengan omzet minimal Rp300.000.000,00 per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.

Peraturan ini juga mengatur tata cara pemungutan, pembayaran, dan penagihan pajak, termasuk penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), serta mekanisme keberatan dan banding. Bupati dapat memberikan insentif bagi instansi yang melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan kinerja tertentu.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.\n3. Pejabat atau tenaga ahli yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal yang diketahui dari Wajib Pajak dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp.4.000.000,00.\n4. Pejabat atau tenaga ahli yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat untuk merahasiakan dipidana kurungan paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BALANGAN
REGIONAL REGULATION OF BALANGAN REGENCY
NUMBER 19 OF 2013
ABOUT
HOTEL TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BALANGAN,

Considering:	that based on the provisions of Article 2 paragraph 2 letter (a) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, Hotel Tax is one type of Tax that can be collected by the Regional Government of the Regency; that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Hotel Tax;
In view of:	Law Number 2 of 2003 concerning the Establishment of Tanah Bumbu Regency and Balangan Regency in the Province of South Kalimantan (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2003 Number 22, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4265); Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 125,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e626c02c-9ae5-40d0-97df-16220103f3b2","actionData","errors"]