[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e5f30f16-29a0-422d-abad-bcc826f44e7a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":87,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan","short_title","Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 1 Tahun 2025","number","1","year","2025","published_date","2025-01-07","effective_date","2025-01-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5b0a08a5-7312-4df7-abd2-82d1520ce7a0","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan","short_name","Peraturan BNPP","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Badan SAR Nasional","place_of_enactment","Jakarta","theme","Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Bantuan Hukum - Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
2025
Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan NO. 1, BN 2025 (15) : 10 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan TENTANG Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
ABSTRAK:	\n \n Untuk memberikan pelindungan kepada pegawai di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang sedang menghadapi permasalahan hukum, perlu diberikan bantuan hukum. \n Dasar hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 20 Tahun 2023; Perpres Nomor 83 Tahun 2016; dan Peraturan BNPP Nomor 8 Tahun 2020. \n Peraturan ini mengatur mengenai Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Badan memberikan perlindungan berupa Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Kerja Sama. Pemberian Bantuan Hukum meliputi: a. Litigasi; dan b. Nonlitigasi. Dalam melaksanakan pemberian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Kerja Sama melaporkan setiap perkembangan permasalahan hukum kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2025. \n Pendanaan untuk pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. \n Lampiran file: 10 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ini mengatur tentang pemberian bantuan hukum kepada pegawai di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) yang menghadapi masalah hukum. Latar belakangnya adalah untuk memberikan perlindungan kepada pegawai yang menghadapi permasalahan hukum akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Basarnas. Bantuan hukum meliputi masalah hukum yang mengarah kepada proses pengadilan (litigasi), sedang dalam proses pengadilan, dan setelah adanya putusan pengadilan, maupun di luar pengadilan (nonlitigasi).

Ketentuan substansial mencakup:

Tata cara permohonan bantuan hukum, yang diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama dengan tembusan Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama.
Kriteria penerimaan dan penolakan permohonan bantuan hukum, seperti tidak berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan, atau Pemohon yang tidak kooperatif.
Jenis bantuan hukum litigasi (pidana, perdata, tata usaha negara) dan nonlitigasi (konsultasi hukum, investigasi kasus, pendapat hukum, mediasi).
Prosedur pemberian bantuan hukum litigasi, termasuk pendampingan dalam proses pengadilan dan pengajuan upaya hukum.
Prosedur pemberian bantuan hukum nonlitigasi, termasuk konsultasi hukum dan mediasi.
Ketentuan mengenai surat kuasa khusus yang diberikan kepada pegawai yang ditunjuk untuk bertindak atas nama Kepala Badan di pengadilan.
Koordinasi dan pembinaan yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Kerja Sama, termasuk koordinasi dengan Jaksa Pengacara Negara dan advokat.
Pelaporan perkembangan permasalahan hukum kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama.
Pendanaan untuk pelaksanaan bantuan hukum yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

","transitional_provisions","1. Pemberian Bantuan Hukum yang masih dalam proses sebelum Peraturan Badan ini berlaku, tetap dilaksanakan sampai dengan pemberian Bantuan Hukum selesai.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2025
ON
LEGAL ASSISTANCE
WITHIN THE NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to provide protection to employees within the National Search and Rescue Agency who are facing legal problems, it is necessary to provide legal assistance; \n that based on the considerations as intended in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the National Search and Rescue Agency concerning Legal Assistance within the National Search and Rescue Agency; \n \n
In view of:	\n \n Law Number 20 of 2023 concerning State Civil Apparatus (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 141, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6897); \n

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e5f30f16-29a0-422d-abad-bcc826f44e7a","actionData","errors"]