[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e5d7ef55-ea67-4ece-9326-2d9dc57c2bfd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":84,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan","short_title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2023","number","23","year","2023","published_date","2023-06-13","effective_date","2023-06-14","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","8a973c4c-9508-4afc-b855-d7928253bb5b","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan","short_name","Permen KKP","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Kelautan dan Perikanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2023
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 23, BN 2023 (452): 20 halaman, jdih.kkp.go.id
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2023. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (TPHPI). Latar belakangnya adalah amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2022 yang menugaskan instansi pembina untuk menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional TPHPI.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional TPHPI, mulai dari TPHPI pemula hingga penyelia.
Prosedur pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional TPHPI melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian, dan promosi, beserta persyaratan yang harus dipenuhi.
Target kinerja dan angka kredit minimal yang harus dicapai oleh TPHPI setiap tahun, termasuk ketentuan mengenai kinerja utama dan kinerja tambahan.
Proses pengusulan, penilaian, dan penetapan angka kredit, termasuk mekanisme penilaian oleh Tim Penilai dan penetapan PAK.
Ketentuan mengenai kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang jabatan, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi.
Ketentuan mengenai pemberhentian dan pengangkatan kembali TPHPI, termasuk alasan pemberhentian dan persyaratan pengangkatan kembali.
Kriteria dan penetapan daerah terpencil, rawan, dan/atau berbahaya, yang menjadi dasar pemberian tambahan angka kredit.

Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai pengelolaan Jabatan Fungsional TPHPI, mulai dari pengangkatan, pengembangan karier, hingga pemberhentian, dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja TPHPI dalam melaksanakan pelayanan teknis penyelenggaraan Karantina Ikan.

","transitional_provisions","1. Ketentuan mengenai unsur dan subunsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, Hasil Kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam jabatan fungsional, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang jabatan fungsional bagi Jabatan Fungsional TPHPI yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 23 OF 2023
CONCERNING
IMPLEMENTATION GUIDELINES AND TECHNICAL GUIDELINES FOR THE FUNCTIONAL POSITION OF
FISH PEST AND DISEASE CONTROL TECHNICIAN

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the provisions of Article 52 paragraph (2) letter c of the Regulation of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform Number 47 of 2022 concerning the Functional Position of Fish Pest and Disease Control Technician, the supervisory agency has the duty to prepare implementation guidelines and technical guidelines for the Functional Position of Fish Pest and Disease Control Technician;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e5d7ef55-ea67-4ece-9326-2d9dc57c2bfd","actionData","errors"]