[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e5ccdf1f-9a81-4939-be46-a20a08d59fd6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Ombudsman Republik Indonesia","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 64 Tahun 2012","number","64","year","2012","published_date","2012-07-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Ombudsman Republik Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2012
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 64, LN. 2012 No. 146, TLN No. 5328, LL SETNEG : 13 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Ombudsman Republik Indonesia
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2012. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk memperjelas status kepegawaian serta hak-hak pegawai di Ombudsman, termasuk Asisten Ombudsman dan pegawai negeri. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman meliputi perencanaan, rekrutmen, pengembangan karier, penilaian kinerja, penghasilan, dan jaminan sosial. Asisten Ombudsman diangkat oleh Ketua Ombudsman dan ditempatkan dalam jenjang tertentu berdasarkan kompetensi. Pengembangan karier dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan mutasi. Penilaian kinerja dilakukan secara berkala dan menjadi dasar kebijakan pengembangan karier dan penghasilan. Penghasilan Asisten Ombudsman terdiri dari gaji dan insentif kerja, serta jaminan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Asisten Ombudsman yang sudah diangkat sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, dinyatakan sebagai Asisten Ombudsman menurut Peraturan Pemerintah ini dengan memperhitungkan masa kerja yang bersangkutan sejak pengangkatan pertama.\n2. Staf sekretariat yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional tetap bekerja sebagai staf sekretariat sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.\n3. Setelah berakhir masa kerja, staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat sebagai Asisten Ombudsman atau pegawai di lingkungan Sekretarat Jenderal Ombudsman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","1. Dalam hal Asisten Ombudsman dan pegawai negeri di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman melakukan pelanggaran terhadap kode etik, disiplin, dan tata tertib, dikenai sanksi administrasi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 64 OF 2012
on
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM AT THE
OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :

that to implement the provisions of Article 13 paragraph (5)
Law Number 37 of 2008 on
the Ombudsman of the Republic of Indonesia, it is necessary to stipulate
a Government Regulation on the Human Resource Management System
at the Ombudsman of the Republic of Indonesia;

Bearing in Mind :

Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of
Indonesia;
Law Number 8 of 1974 on the Principles of
Employment (State Gazette of the Republic of
Indonesia of 1974 Number 55, Supplement to the State Gazette of the Republic of
Indonesia Number 3041) as
amended by Law Number 43 of 1999
on Amendments to Law Number 8
of 1974 on the Principles of Employment
(State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e5ccdf1f-9a81-4939-be46-a20a08d59fd6","actionData","errors"]