[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e5c81841-b259-43f7-9910-f8879ac166fe","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2018","number","3","year","2018","published_date","2018-09-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton Utara","place_of_enactment","Buranga","theme","Retribusi Tempat Khusus Parkir","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI
2018
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 3
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Retribusi Tempat Khusus Parkir
ABSTRAK:	\n \n a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah; \r\nb. Bahwa dalam rangka penataan parkir di Kabupaten Buton Utara dan untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan pengaturan tentang retribusi tempat khusus parkir; \r\nc. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan salah satu jenis retribusi jasa usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten; \r\nd. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); \r\n3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); \r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); \n 1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Tempat Khusus Parkir\r\ndidasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.\r\n2. Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tempat khusus parkir dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2018. \n Jumlah Halaman 11 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mendorong kemandirian daerah, menata parkir, dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan retribusi jasa usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Peraturan ini mengatur tentang retribusi atas jasa pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Objek retribusi dikecualikan untuk tempat parkir yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan parkir di tempat khusus parkir.

Tarif retribusi dihitung berdasarkan jangka waktu penggunaan dan jenis kendaraan. Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jenis kendaraan, dengan tarif yang berbeda untuk kendaraan roda dua, roda empat, roda enam, dan kendaraan dengan lebih dari enam roda. Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah.

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Buton Utara. Pemungutan retribusi menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan seperti karcis, kupon, dan kartu langganan. Keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan. Hasil pemungutan retribusi disetor ke Rekening Umum Kas Daerah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH BUTON
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

COPY

REGIONAL REGULATION OF NORTH BUTON REGENCY
NUMBER 3 OF 2018
CONCERNING
LOCAL FEE FOR SPECIFIC PARKING PLACES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH BUTON,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve services to the community and regional independence, it is necessary to expand the object of regional retribution;
that in the context of parking management in North Buton Regency and to encourage increasing local revenue, it is necessary to regulate the local fee for specific parking places;
that based on the provisions of Article 127 letter e of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Local Fee for Specific Parking Places is one type of business service retribution that is the authority of the Regency Government;
that based on the considerations as referred to in letters a,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e5c81841-b259-43f7-9910-f8879ac166fe","actionData","errors"]