For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Also known as: Permendagri 7/2008 · Permendagri No. 7 Tahun 2008 · Permendagri Nomor 7 Tahun 2008

Status:
Inactive
Effective Date:8 Februari 2008Publication Date:8 Februari 2008
Standar & Pedoman TeknisPemerintahan DesaOtonomi & Pemerintahan Daerah

Information

TypePeraturan Menteri Dalam Negeri
ThemePedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
LocationKementerian Dalam Negeri
Effective Date08 Februari 2008
Publication Date08 Februari 2008
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revoked By

(-)

Peraturan ini bertujuan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten/Kota dan dikoordinasikan oleh Inspektur Kabupaten/Kota. Rencana pengawasan disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Pengawasan meliputi pemeriksaan, monitoring, dan evaluasi yang dilakukan secara berkala dan komprehensif. Hasil pengawasan dilaporkan kepada Bupati/Walikota dan ditindaklanjuti oleh pemerintah desa sesuai rekomendasi.

(-)

1. Pemerintah desa yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Pejabat Pengawas Pemerintah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.