[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e5b166d0-bfd0-415a-95b1-03a73d4d008b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019","number","12","year","2019","published_date","2019-10-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton Tengah","place_of_enactment","Labungkari","theme","Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 Nomor
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1)\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan \r\nDaerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18\r\ntahun 2016 ten tang Perangkat Daerah, perlu melakukan\r\nperubahan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah; \r\nBahwa mempertimbangkan perkembangan keadaan,Perubahan Peraturan Perundang-U ndangan serta\r\nkebutuhan Daerah, perlu melakukan penataan Perangkat \r\nDaerah Kabupaten Buton Tengah dalam rangka meningkatkan\r\nefisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan\r\npemerintahan daerah yang bersifat wajib maupun pilihan; \r\nc. Bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang\r\nPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten \r\nButon Tengah, tidak sesuai lagi dengan perkembangan\r\nkeadaan, Peraturan Perundang-Undangan serta Kebutuhan\r\nDaerah, sehingga perlu dicabut dan dibentuk Peraturan\r\nDaerah yang baru. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran\r\nNegara Rapublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Aparatur\r\nSipil Negara (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun \r\n2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5494); \r\n4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang\r\nPembenrtukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi\r\nTenggara (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2014\r\nNomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5562); \r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 \r\nNomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya\r\ndengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang\r\nPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun\r\n2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); \r\n6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun\r\n2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2016 Nomor 114);] \n Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12\r\nTahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten \r\nButon Tengah diubah pada Pasal 2 huruf d. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2019. \n 11 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah. Perubahan tersebut terutama terkait dengan susunan Dinas Daerah. Dinas Daerah terdiri dari berbagai tipe (A, B, dan C) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di berbagai bidang, termasuk Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Lingkungan Hidup, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepemudaan dan Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Pariwisata, Pertanian, Perindustrian dan Perdagangan, Perikanan, serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Latar belakang perubahan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta mempertimbangkan perkembangan keadaan, perubahan peraturan perundang-undangan, dan kebutuhan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF CENTRAL BUTON
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION
OF CENTRAL BUTON REGENCY
NUMBER 12 OF 2019
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 12 OF 2016
CONCERNING THE ESTABLISHMENT AND COMPOSITION OF
REGIONAL APPARATUS
OF CENTRAL BUTΟΝ REGENCY

LEGAL BUREAU OF THE REGIONAL SECRETARIAT
OF CENTRAL BUTΟΝ REGENCY
YEAR 2019

REGENT OF CENTRAL BUTON
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL BUTON REGENCY
NUMBER 12 OF 2019
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF CENTRAL BUTΟΝ REGENCY
NUMBER 12 OF 2016 CONCERNING THE ESTABLISHMENT AND STRUCTURE OF
REGIONAL APPARATUS OF BUTOΟΝ REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF CENTRAL BUTON,

\n\n \n \n

Considering:

That to implement the provisions of Article 212 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Article 3 paragraph (1) of Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e5b166d0-bfd0-415a-95b1-03a73d4d008b","actionData","errors"]