[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e5abfff9-60d6-4ffe-b8eb-d3e2421ed84c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jeneponto Nomor 14 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jeneponto","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto No. 14 Tahun 2005","number","14","year","2005","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jeneponto","place_of_enactment","Bontosunggu","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jeneponto","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

EDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jeneponto
ABSTRAK:	\n \n Ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2005 tentang\r\nPerubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan\r\nProtokoler dan Keuangan Pimpinan dan Aggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka\r\nPeraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan\r\nPimpinan Anggota DPRD Kab. Jeneponto perlu diadakan perubahan \n 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol \r\n3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme \r\n4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara \r\n5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah \r\n6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara \r\n7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang - Undangan \r\n8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah \r\n 9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah \r\n10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokoleran Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan \r\n11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom \r\n12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan \r\n13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah \r\n14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah \r\n15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah \r\n16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; \r\n17. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah \r\n 18. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten JenepontO.\r\n \n PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN JENEPONTO \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN JENEPONTO \n 5 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto.

\n\n

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan ini dilakukan karena adanya Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2005 yang mengubah Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Pasal 1 diubah terkait definisi Tunjangan Kesejahteraan.
Pasal 14 diubah terkait tunjangan alat kelengkapan DPRD.
Pasal 16 diubah terkait jaminan pemeliharaan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarga.
Pasal 20 diubah terkait tunjangan perumahan jika Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan/dinas.
Pasal 21 diubah terkait penyediaan pakaian dinas beserta atributnya.
Pasal 24 diubah terkait belanja penunjang kegiatan DPRD.
Pasal 25 disisipkan ayat (2a) dan ayat (3) diubah terkait belanja DPRD yang terdiri dari belanja penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan belanja penunjang kegiatan.
Pasal 29 diubah terkait pembatalan Peraturan Daerah jika bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

\n","transitional_provisions","1. Segala ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto, sepanjang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.\n2. Setelah berlakunya Paraturan Daerah ini, diperintahkan penyusunannya dalam satu naskah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100,105],{"_101":102,"_103":104},"text","Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jeneponto","link","",{"_101":106,"_103":107,"_36":108},"Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto No. 1 Tahun 2005","https://peraturan.bpk.go.id/Details/49610/perda-kab-jeneponto-no-1-tahun-2005","8014784d-8e83-48a5-9fb3-6b00fbae7c92","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF JENEPONTO REGENCY

REGIONAL REGULATION OF JENEPONTO REGENCY
NUMBER :
YEAR 2005
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 1 OF 2005
CONCERNING THE PROTOCOLARY POSITION AND FINANCE OF THE LEADERSHIP AND MEMBERS OF THE
REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL OF JENEPONTO

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF JENEPONTO,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 37 of 2005 concerning Amendments to Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 of 2004 concerning Protocolary Position and Finance of the Leadership and Members of the Regional People's Representative Council, the Regional Regulation Number 1 of 2005 concerning Protocolary Position and Finance of the Leadership of Members of the DPRD Kab. Jeneponto needs to be amended;
that for the purposes of letter a, it is necessary to stipulate

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e5abfff9-60d6-4ffe-b8eb-d3e2421ed84c","actionData","errors"]