[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e59c1422-687b-4001-800f-0bfe15b1d14e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2014 tentang IZIN PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN TUBAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 2 Tahun 2014","number","2","year","2014","published_date","2014-03-24","effective_date","2014-05-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tuban","place_of_enactment","Tuban","theme","IZIN PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN TUBAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tata-ruang
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN TUBAN
ABSTRAK:	\n \n ketersediaan ruang di Kabupaten Tuban adalah terbatas, sehingga dibutuhkan pengaturan dan pengendalian dalam pemanfaatan ruang \n Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032 \n Mengatur kerangka hukum dan prosedur untuk memperoleh izin pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Tuban. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan, sehingga tercipta tata ruang yang terencana dan berkelanjutan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2014. \n mencabut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Lokasi beserta perubahannya \n 30 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Lokasi beserta perubahannya.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2014 tentang Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan pemanfaatan ruang di Kabupaten Tuban, mengingat pertumbuhan kebutuhan ruang yang tinggi dan ketersediaan ruang yang terbatas. Kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan maksud mewujudkan ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan dalam penataan ruang.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kewajiban setiap orang yang memanfaatkan ruang untuk memiliki IPR dari Bupati. IPR meliputi Izin Prinsip, Izin Lokasi, Izin Pemanfaatan Tanah (IPT), Izin Gangguan (HO), dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Izin Prinsip diperlukan pada tahap awal untuk kegiatan seperti pertambangan, industri, perdagangan, dan lainnya. Izin Lokasi diperlukan untuk perolehan tanah dengan luas tertentu, sementara IPT diperlukan untuk kegiatan yang tanahnya telah diperoleh atau diawali dengan perolehan tanah dengan luas lebih kecil dari Izin Lokasi. Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban pemegang izin, serta proses pengawasan dan pengendalian IPR oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).","transitional_provisions","1. Seluruh kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dilengkapi dengan IPR berdasarkan ketentuan yang telah ada sebelumnya, dianggap telah memiliki izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Seluruh kegiatan Pemanfaatan Ruang yang belum dilengkapi dengan IPR, wajib memiliki IPR dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.\n3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang permohonan perizinannya sedang dalam proses, diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah yang lama.\n4. Terhadap permohonan perizinan yang telah diajukan namun belum diproses, diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 26 ayat (5), Pasal 27, dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi administrasi.\n2. Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan/atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TUBAN
REGIONAL REGULATION OF TUBAN REGENCY
NUMBER 02 OF 2014
CONCERNING
SPATIAL UTILIZATION PERMIT
IN TUBAN REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TUBAN,

\n\n \n \n

Considering:

that the growth in demand for spatial utilization in Tuban Regency has been so high that it could lead to conflicts or competition in spatial utilization;
that the availability of space in Tuban Regency is limited, so regulation and control in spatial utilization is needed;
that in connection with the enactment of Regional Regulation of Tuban Regency Number 9 of 2012 concerning the Spatial Plan of Tuban Regency for 2012-2032, it is necessary to regulate and control spatial utilization in Tuban Regency;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Spatial Utilization Permit in Tuban Regency.

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e59c1422-687b-4001-800f-0bfe15b1d14e","actionData","errors"]