[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e57cd7ff-5666-40bb-9005-b4b77b46a418","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2013","number","2","year","2013","published_date","2013-07-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Indramayu","place_of_enactment","Indramayu","theme","Perlindungan Ketenagakerjaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Ketenagakerjaan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2013/2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan Ketenagakerjaan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan pembangunan ketenagakerjaan serta meningkatkan kualitas tenaga kerja di Kabupaten Indramayu, maka diperlukan adanya perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan; b. bahwa perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya; c. bahwa berdasarkan pertim-bangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Ketenagakerjaan; \n Pasal. 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008. \n Terdiri dari 58 pasal, 12 bab yaitu ketentuan umum, landasan, asas, tujuan dan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan kewajiban pemerintah daerah, penempatan tenaga kerja, penempatan dan perlindungan tenaga kerja dalam negeri, penempatan dan perlindungan tenaga kerja ke luar negeri, tenaga kerja asing, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, ketentuan sanksi, ketentuan peralihan, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2013. \n mengatur mengenai perlindungan ketenagakerjaan \n 30 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2003 Seri D.2)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mendorong peningkatan pembangunan ketenagakerjaan serta meningkatkan kualitas tenaga kerja di Kabupaten Indramayu, dengan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan. Perlindungan ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup tugas, tanggung jawab, dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi perlindungan ketenagakerjaan. Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak calon tenaga kerja dan tenaga kerja, melaksanakan penyuluhan dan bimbingan jabatan, pembinaan dalam hubungan kerja, pengupahan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta memberikan perlindungan kepada pekerja dalam negeri maupun luar negeri.

Peraturan ini juga mengatur penempatan tenaga kerja yang dapat dilakukan oleh instansi teknis, LPTKS (untuk AKL dan AKAD), dan PPTKIS (untuk AKAN). Setiap perusahaan yang akan mensosialisasikan lowongan kerja dan mempekerjakan tenaga kerja asal daerah wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas. Peraturan ini juga mengatur wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan, hubungan kerja, serikat pekerja, fasilitas kesejahteraan pekerja, perusahaan penyedia jasa pekerja, jaminan sosial tenaga kerja, dan keselamatan dan kesehatan kerja.

Selain itu, peraturan ini mengatur penempatan dan perlindungan tenaga kerja ke luar negeri, termasuk rekomendasi, asuransi, persyaratan kerja, perlindungan tenaga kerja, monitoring, kantor cabang PPTKIS, dan pemberdayaan purna TKI. Terakhir, peraturan ini mengatur tentang tenaga kerja asing, pembinaan dan pengawasan, serta penyidikan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 8 Tahun 2003 Seri : D.2) beserta peraturan pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.","sanctions","1. Setiap perusahaan dan / atau PPTKIS yang tidak dapat memenuhi ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penangguhan pelayanan, penangguhan rekomendasi pendirian kantor cabang, penangguhan pelayanan administrasi ketenagakerjaan, pencabutan rekomendasi pendirian kantor cabang.\n2. Setiap Perusahaan dan/atau PPTKIS yang tidak memenuhi ketentuan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n3. Bupati dapat menjatuhkan sanksi berupa larangan bagi PPTKIS untuk beroperasi di daerah apabila melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
INDRAMAYU REGENCY
NUMBER: 2 YEAR 2013

REGIONAL REGULATION OF INDRAMAYU REGENCY
NUMBER: 2 YEAR 2013
CONCERNING
LABOR PROTECTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF INDRAMAYU,

Considering :

that in order to encourage the improvement of manpower development and improve the quality of labor in Indramayu Regency, it is necessary to have labor protection and their families in accordance with human dignity;
that labor protection is intended to protect the basic rights of workers and guarantee equal opportunities and treatment without discrimination on any basis to realize the welfare of workers and their families;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation on Labor Protection;

In View of :

Article 18 Paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 14 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e57cd7ff-5666-40bb-9005-b4b77b46a418","actionData","errors"]