[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e56bf741-646f-49f1-85de-8cfe2c7c9c34","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 14 Tahun 2013","number","14","year","2013","published_date","2013-12-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan","place_of_enactment","Muaradua","theme","Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IZIN-USAHA-INDUSTRI-IZIN-PERLUASAN-TANDA-DAFTAR-INDUSTRI
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2013/NO.14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri
ABSTRAK:	\n \n Dengan adanya perkembangan sosial ekonomi di masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh di dalam perkembangan bidang usaha industri, untuk itu perlu adanya penataan dan perlindungan dalam rangka menciptakan iklim dunia usaha yang sehat agar lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 17 Tahun 1986; PP No. 13 Tahun 1995; Perpres No. 36 Tahun 2010; Keppres No. 16 Tahun 1987; Peraturan Menteri Perindustrian No. 41/M–IND/PER/6/2008; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan No. 31 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan No. 3 Tahun 2010. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai maksud dan tujuan; ketentuan izin usaha industri, izin perluasan dan tanda daftar industri; kewenangan pemberian IUI, izin perluasan dan tanda daftar industri; kewajiban pemegang IUI, izin perluasan dan tanda daftar industri; pembinaan, pelaporan dan pengawasan; peringatan, pembekuan dan pencabutan; penyidikan; serta ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2013. \n 13 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri (TDI) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Latar belakangnya adalah perlunya penataan dan perlindungan dalam bidang usaha industri untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan memberikan kepastian hukum.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif, menjamin kepastian hukum, mencegah persaingan tidak sehat, dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup.

Ketentuan substansial meliputi:

Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memiliki IUI, kecuali Industri Kecil yang wajib memiliki TDI.
Pemberian IUI dilakukan melalui Persetujuan Prinsip atau Tanpa Persetujuan Prinsip.
Perusahaan Industri wajib mendaftarkan diri dalam Daftar Perusahaan dalam jangka waktu 3 bulan setelah penerbitan IUI atau TDI.
Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30% dari kapasitas produksi yang diizinkan wajib memiliki Izin Perluasan.
Industri Kecil dengan nilai investasi sampai dengan Rp 200.000.000,- wajib memiliki TDI.
IUI, Izin Perluasan, dan TDI berlaku selama perusahaan beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam izin.
Bupati berwenang memberikan IUI, Izin Perluasan, dan TDI dengan nilai investasi sampai dengan Rp 10.000.000.000,-.
Perusahaan Industri wajib menyampaikan informasi industri secara berkala kepada Bupati.
Perusahaan Industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta keselamatan kerja.
IUI, Izin Perluasan, dan TDI wajib didaftar ulang setiap 5 tahun sekali.

","transitional_provisions","1. Persetujuan prinsip yang telah dimiliki Perusahaan Industri sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sebagai tahap untuk memiliki IUI berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. IUI atau Izin Perluasan yang telah dimiliki Perusahaan Industri sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Peraturan Daerah ini, sepanjang Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.\n3. Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil (STPIK) atau TDI yang telah dimiliki sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku sepanjang Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.\n4. IUI bagi penanaman modal asing yang telah berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n5. Permohonan persetujuan prinsip IUI, Izin Perluasan atau TDI dan/atau perubahannya yang sedang dalam proses penyelesaian, wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Perusahaan industri yang melanggar ketentuan Pasal 17 dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n2. Perusahaan Industri yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 15, dan/atau Pasal 16 dipidana dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
OGAN KOMERING ULU SELATAN REGENCY
NUMBER 14 YEAR 2013
CONCERNING
INDUSTRIAL BUSINESS LICENSE, EXPANSION LICENSE AND INDUSTRIAL REGISTRATION CERTIFICATE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF OGAN KOMERING ULU SELATAN

\n \n \n \n \n \n \n

Considering

that with the existence of socio-economic developments in the community that directly or indirectly affect the development of the industrial business sector, it is necessary to have structuring and protection in order to create a healthy business climate to better guarantee business development and certainty;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Industrial Business Licenses, Expansion Licenses and Industrial Registration Certificates.

Remembering

Article 18 Paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e56bf741-646f-49f1-85de-8cfe2c7c9c34","actionData","errors"]