[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e54ea3a5-96d8-4ca0-b6f7-67f81c4756e5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH UNCAK KAPUAS","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2010","number","6","year","2010","published_date","2010-11-23","effective_date","2010-12-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu","place_of_enactment","Putussibau","theme","PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH UNCAK KAPUAS","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

modal daerah
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2010/NO.4, LL KAB. KAPUAS HULU: 19 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH UNCAK KAPUAS
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, pemberdayaan otonomi daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah perlu mengarahkan penggunaan sebagian keuangan daerah untuk investasi \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 1996; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu\r\nNomor 2 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2010 ; \n peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penyertaan Modal Daerah; Penganggaran; hak dan Kewajiban; Bagi Laba Usaha; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2010. \n 13 halaman peraturan dan8 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu pada Pihak Ketiga.\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. (-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah (PD) Uncak Kapuas. Latar belakangnya adalah untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, memberdayakan otonomi daerah, dan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui investasi. Tujuannya adalah memperkuat struktur permodalan PD Uncak Kapuas guna menunjang pembangunan daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.\n\nKetentuan substansial mencakup perjanjian kerjasama antara Bupati dan Direksi PD Uncak Kapuas yang memuat identitas pihak, jenis dan nilai modal penyertaan, serta hak dan kewajiban. Penyertaan modal daerah berupa pembelian saham sesuai dengan penyediaan dana dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melakukan penyertaan modal ke dalam modal PD. Uncak Kapuas dengan rincian sampai dengan Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 1.306.575.250,00, untuk tahun anggaran 2011 sebesar Rp.750.000.000,00, dan untuk tahun anggaran 2012 sebesar Rp.750.000.000,00. Seluruh penyertaan modal merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.\n\nPemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha penyertaan modal daerah, dan PD Uncak Kapuas berhak menerima penyertaan modal. PD Uncak Kapuas wajib melaksanakan pembukuan sesuai peraturan perundang-undangan dan memberikan laporan perkembangan penyertaan modal kepada Pemerintah Daerah setiap akhir tahun anggaran. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap PD Uncak Kapuas, dibantu oleh Badan Pengawas dan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda).","transitional_provisions","1. Penyertaan Modal Daerah yang telah dilaksanakan sebelum disahkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sah sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.\n2. Penganggaran penyertaan modal pada APBD bersifat fleksibel, sesuai dengan ketentuan pedoman penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan Menteri Dalam Negeri pada tahun berkenaan.","sanctions","1. Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas penyertaan modal diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n2. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF KAPUAS HULU REGENCY
REGIONAL REGULATION OF KAPUAS HULU REGENCY
NUMBER 6 OF 2010
CONCERNING
REGIONAL CAPITAL PARTICIPATION IN
REGIONAL COMPANY UNCAK KAPUAS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KAPUAS HULU,

Considering:

that in order to encourage the growth and development of the regional economy, empowerment of regional autonomy, and increase local revenue, it is necessary to direct the use of some of the regional **finance** for investment;
that to achieve the objectives as intended in letter a, it is necessary to conduct Regional Capital Participation in the Regional Company Uncak Kapuas which can contribute to the region and the community of Kapuas Hulu Regency in general;
that based on the considerations as intended in letter a and letter b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Regional Capital Participation;

In view of:

Law Number 27 of 1959 concerning the Stipulation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e54ea3a5-96d8-4ca0-b6f7-67f81c4756e5","actionData","errors"]