[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e53ed692-51f2-475b-850a-f784d41695e6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2008","number","6","year","2008","published_date","2008-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton","place_of_enactment","Pasarwajo","theme","Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pemerintahan-desa
2008
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2008 NOMOR 54
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan\r\npelaksanaan pembangunan di desa perlu ditunjang\r\noleh organisasi dan tata kerja perangkat\r\npemerintah desa yang handal yang dapat\r\nmendorong percepatan pembangunan dan\r\npelayanan kepada masyarakat ;\r\nb. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan\r\nPemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa,\r\nmaka Struktutr Organisasi Desa sebagaimana\r\ndiatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah\r\nTingkat II Buton Nomor 12 Tahun 2001 tentang\r\nSusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah\r\nDesa dan Perangkat Desa tidak sesuai lagi\r\ndengan perkembangan yang ada ;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu\r\nmembentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman\r\nPenyusunan Organisasi dan Tata Kerja\r\nPemerintahan Desa. \n 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah-daerah Tingkat II di\r\nSulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 1822)\r\n2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4437 ) Sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang\r\nPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti\r\nUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang\r\nPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 32\r\nTahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah\r\nMenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4548 ) ;\r\n3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang\r\nPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat\r\ndan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4438) ;\r\n4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4389) ;\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005\r\ntentang Desa (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4587); \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II ORGANISASI DAN TATA PEMERINTAHAN DESA\r\nBAB III TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PERANGKAT DESA\r\nBAB IV PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN TUGAS\r\nBAB V KETENTUAN LAIN-LAIN\r\nBAB VI KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2008. \n Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 12 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa \n 8 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa di Kabupaten Karo. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan, dan unsur kewilayahan. Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa. Kepala Desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan mempunyai fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sekretaris Desa bertugas melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Desa. Pelaksana Teknis Lapangan bertugas membantu Kepala Desa melaksanakan kegiatan teknis. Kepala Dusun bertugas membantu melaksanakan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada masyarakat desa melalui BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 12 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF KARO REGENCY
NUMBER 06 YEAR 2008
on
GUIDELINES FOR THE PREPARATION OF ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES
VILLAGE GOVERNMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KARO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to implement the provisions of Article 13 of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 72 of 2005 on Villages (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 158 of 2005, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4587), it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Karo Regency concerning Guidelines for the Preparation of Organization and Work Procedures of Village Government.

Bearing in Mind / Having Regard to :

Law Number 7 Drt of 1956 Concerning the Establishment of Autonomous Regions of Regencies Within the The Province of North Sumatera (State Gazette of 1956 Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e53ed692-51f2-475b-850a-f784d41695e6","actionData","errors"]