[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e53ad25b-2c8a-4e19-bcf6-df67a6a9cb9d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilaian Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah","short_title","Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2018","number","21","year","2018","published_date","2018-04-11","effective_date","2018-04-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","908b6ebf-f9ae-4031-a6ea-6821b4d7332b","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Dalam Negeri","short_name","Permendagri","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Kementerian Dalam Negeri","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penilaian Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 21, BN.2018/NO.20, kemendagri.go.id : 13 hlm.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) TENTANG Penilaian Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2018. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 ini bertujuan untuk mengatur penilaian barang milik daerah di lingkungan pemerintah daerah. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 511 ayat (3) dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Peraturan ini menetapkan persyaratan bagi calon penilai barang milik daerah, termasuk status sebagai PNS, kesehatan jasmani, pendidikan minimal S1, dan lulus pendidikan di bidang penilaian. Penilai barang milik daerah bertugas melakukan penilaian terhadap berbagai aspek barang milik daerah, seperti penyusunan neraca, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang. Penilai harus bertindak independen dan berpedoman pada standar penilaian yang berlaku. Hak penilai termasuk memperoleh tunjangan dan informasi data objek yang dinilai, sementara kewajibannya meliputi penelitian dokumen dan penyusunan laporan penilaian.

","transitional_provisions","

Dalam hal belum tersedianya Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan Penilai pemerintah pusat atau Penilai publik.
Penilai publik yang telah mendapatkan surat izin dari Menteri yang membidangi urusan keuangan wajib melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.
Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penilai, sampai ditetapkannya pemangku jabatan fungsional penilai pemerintah di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

","sanctions","

Sanksi pembebastugasan dalam hal terbukti melakukan larangan atau tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan, berupa larangan melakukan tugas di bidang Penilaian paling lama 6 bulan.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF HOME AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 21 OF 2018
ON
ASSESSOR OF REGIONAL ASSETS
WITHIN THE REGIONAL GOVERNMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF HOME AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:	that to implement the provisions of Article 511 paragraph (3) of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2016 concerning Guidelines for the Management of Regional Assets, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Home Affairs concerning Assessors of Regional Assets within the Regional Government;
In view of:	Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2008 Number 166, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4916); Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e53ad25b-2c8a-4e19-bcf6-df67a6a9cb9d","actionData","errors"]