Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025

(-)

Peraturan Menteri Keuangan ini diterbitkan untuk menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat dan menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi dan sosial melalui paket stimulus ekonomi, khususnya fasilitas fiskal berupa pajak yang ditanggung pemerintah.

Ketentuan Substansial:

• Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah diberikan kepada Pegawai dengan kriteria tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan kriteria tertentu pada bidang industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, atau kulit dan barang dari kulit dengan kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) yang telah ditentukan.
• Pemberi Kerja harus memenuhi persyaratan memiliki kode KLU utama yang sesuai dan tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
• Pegawai yang berhak menerima insentif adalah Pegawai Tetap dan/atau Pegawai Tidak Tetap yang memenuhi kriteria memiliki NPWP/NIK yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak, menerima penghasilan bruto tidak lebih dari Rp10.000.000,00 per bulan, dan tidak menerima insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah lainnya.
• Insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah harus dibayarkan secara tunai oleh Pemberi Kerja kepada Pegawai pada saat pembayaran penghasilan dan tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.
• Pemberi Kerja wajib membuat bukti pemotongan atas pemberian insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan melaporkan pemanfaatan insentif tersebut melalui Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26.
• Direktur Jenderal Pajak melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan insentif ini.

(-)

(-)