[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e51e1b62-e6fa-4b2c-800c-fb66e994d70f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penata Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2023","number","1","year","2023","published_date","2023-03-09","effective_date","2023-03-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"acabb8c0-4727-4116-9b30-fc81aa92d3c7","Koperasi & Usaha Mikro Kecil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu","place_of_enactment","Putussibau","theme","Penata Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

umkm
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2023/NO.1,TLD, LL Kab.Kapuas Hulu: 29 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penata Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
ABSTRAK:	\n \n bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dan\r\npenghidupan yang layak dengan tetap memperhatikan estetika, kebersihan, kesehatan, fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta kelancaran lalu lintas; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014\r\n \n Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup; Penggolongan Pkl; Penataan Pkl; Hak, Kewajiban Dan Larangan Pkl; Larangan Bertransaksi; Pemberdayaan Pkl; Tim Penataan Dan Pemberdayaan Pkl; Pembinaan Dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Sanks; Administratif; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuanpenutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2023. \n 25 halaman peraturan dan 4 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) bertujuan untuk memberikan kesempatan berusaha bagi PKL, menumbuhkan usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri, serta mewujudkan kota yang bersih, sehat, indah, tertib, aman, dan nyaman.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur penataan dan pemberdayaan PKL, termasuk pendataan, pendaftaran (dengan penerbitan Tanda Daftar Pedagang Kaki Lima/TDPKL), perencanaan penyediaan ruang, penetapan lokasi (lokasi binaan permanen dan sementara), pemindahan, penghapusan, dan peremajaan lokasi PKL. PKL diklasifikasikan berdasarkan lokasi (sesuai/tidak sesuai peruntukan), jenis tempat usaha (bergerak/tidak bergerak), dan bidang usaha (kuliner, kerajinan, dll.).

Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:

PKL berhak mendapatkan pelayanan pendaftaran, melakukan usaha di lokasi yang ditetapkan, mendapatkan informasi dan pemberdayaan, serta pendampingan permodalan. PKL berkewajiban mematuhi waktu usaha, memelihara lingkungan, menata barang dagangan, tidak mengganggu lalu lintas, menyerahkan tempat usaha jika dibutuhkan, dan menaati penataan yang dilakukan Pemerintah Daerah.

Kewajiban Perizinan, Pendaftaran, Persetujuan, Pelaporan, atau Notifikasi:

PKL wajib mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan TDPKL. Permohonan TDPKL harus melampirkan KTP, pas foto, formulir, dan surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga ketertiban, kebersihan, dan tidak memindahtangankan TDPKL.

Pembentukan Fungsi Tertentu:

Peraturan ini membentuk Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL yang bertugas menyusun kebijakan, merekomendasikan lokasi, mengembangkan kerjasama, dan melakukan pengawasan.

","transitional_provisions","1. Lokasi penataan PKL yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 33 dan 34 (kewajiban dan larangan bagi PKL) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan TDPKL, pencabutan TDPKL, pembongkaran sarana usaha, dan/atau denda hingga Rp 10.000.000.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 35 (larangan bertransaksi di fasilitas umum yang dilarang) dikenakan sanksi pencabutan TDPKL dan/atau pidana kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda hingga Rp 50.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[110],{"_111":112,"_113":114},"text","Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2023 Penata Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima","link","","established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KAPUAS HULU
THE PROVINCE OF WEST KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF KAPUAS HULU REGENCY
NUMBER 1 OF 2023
ON
ARRANGEMENT AND EMPOWERMENT OF STREET VENDORS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KAPUAS HULU,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that every citizen has the right to obtain welfare and a decent living while still paying attention to aesthetics, cleanliness, health, the function of facilities and infrastructure in urban areas and smooth traffic;
that street vendors are one of the people's economic business sectors engaged in informal sector trade in the Kapuas Hulu Regency, it is necessary to organize and empower them to improve and develop their businesses;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Structuring and Empowering Street Vendors;

Bearing in Mind /

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e51e1b62-e6fa-4b2c-800c-fb66e994d70f","actionData","errors"]