[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e5114a61-2164-41af-933c-592acae8da96","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NO MOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-01-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tarakan","place_of_enactment","Tarakan","theme","PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NO MOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NO MOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2019 NOMOR 52
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NO MOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
ABSTRAK:	\n \n bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah \r\nNomor 1 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah sudah tidak \r\nsesuai dengan tingkat perkembangan perekonomian \r\ndalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan \r\nsaat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan; perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah \n Materi pokok yang diatur dalam perubahan ini:\r\nPenyesuaian Tarif Pajak Daerah: Melakukan perubahan terhadap tarif pajak tertentu untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan potensi penerimaan daerah.\r\nPerluasan Objek Pajak: Penambahan atau pengaturan lebih lanjut mengenai objek-objek pajak yang belum diatur secara rinci dalam peraturan sebelumnya, termasuk pajak hiburan, restoran, reklame, dan pajak bumi dan bangunan (PBB).\r\nPenguatan Pengawasan dan Penagihan: Peraturan ini menekankan mekanisme yang lebih kuat dalam pengawasan, penagihan, dan pengelolaan pajak daerah untuk meningkatkan efektivitas penerimaan daerah.\r\nPenyesuaian Ketentuan Administrasi: Perubahan terhadap prosedur administrasi perpajakan daerah, termasuk terkait pelaporan, pembayaran, dan sanksi administratif.\r\nPenyederhanaan dan Digitalisasi Proses: Pengaturan terkait penggunaan teknologi dalam proses perpajakan, seperti pembayaran secara online atau pemanfaatan sistem informasi pajak daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020. \n 14 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2015 Nomor 12)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2020 ini merupakan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Latar belakang perubahan ini adalah karena beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dan peraturan perundang-undangan saat ini. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk menyesuaikan sistem dan tata cara pelayanan pajak agar lebih cepat dan mudah, serta mengakomodir masukan dari masyarakat dan menyesuaikan dengan potensi pemasukan daerah.\n\nKetentuan substansial yang diubah meliputi:\n\n1. **Definisi:** Perubahan dan penambahan definisi istilah-istilah seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Walikota, Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD).\n2. **Tarif Pajak Hiburan:** Perubahan tarif pajak hiburan untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop, serta tarif pajak hiburan khusus.\n3. **Tarif Pajak Penerangan Jalan:** Perubahan tarif pajak penerangan jalan berdasarkan sumber tenaga listrik dan penggunaannya.\n4. **Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan:** Penjelasan lebih lanjut mengenai dasar pengenaan pajak dan nilai pasar mineral bukan logam dan batuan.\n5. **Pajak Air Tanah:** Penjelasan mengenai nilai perolehan air tanah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.\n6. **Masa Pajak:** Penjelasan mengenai masa pajak untuk beberapa jenis pajak daerah.\n7. **Pendaftaran Wajib Pajak:** Kewajiban pendaftaran dan pelaporan usaha bagi Wajib Pajak, serta penerbitan NPWPD.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF TARAKAN
NORTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TARAKAN CITY
NUMBER 1 OF 2020
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 1 OF 2011
CONCERNING REGIONAL TAXES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TARAKAN,

Considering:

that several provisions in Regional Regulation Number 1 of 2011 concerning Regional Taxes are no longer in accordance with the level of economic development in the community and current laws and regulations, so it is necessary to make changes;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Second Amendment to Regional Regulation Number 1 of 2011 concerning Regional Taxes;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 29 of 1997 concerning the Establishment of the Tarakan Municipality, Level II Region (State Gazette of the Republic of Indonesia

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e5114a61-2164-41af-933c-592acae8da96","actionData","errors"]