[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e50fd8fd-fbdd-411b-9977-7b4053512783","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ngawi Nomor 28 Tahun 2011 tentang PAJAK PENERANGAN JALAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngawi No. 28 Tahun 2011","number","28","year","2011","published_date","2011-11-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ngawi","place_of_enactment","Ngawi","theme","PAJAK PENERANGAN JALAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 28, LD 28/2011
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan perlu diganti; \n UU No 12 Tahun 1950, UU No 8 Tahun 1981, UU No 19 Tahun 1997, UU No 32 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 28 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, PP No 27 Tahun 1983, PP No 58 Tahun 2005, PP No 79 Tahun 2005, PP No 69 Tahun 2010, PP No 91 Tahun 2010, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri No 53 Tahun 2011, Perda Kab. Dati II Ngawi No 7 Tahun 1987, Perda Kab. Ngawi No 7 Tahun 2007, Perda Kab. Ngawi No 8 Tahun 2008, Perda Kab. Ngawi No 16 Tahun 2011. \n Pajak penerangan jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain, yang memuat objek dan subjek pajak, dasar, tarif dan tata cara penghitungan, wilayah pemungutan, masa pajak dan saat pajak terutang, pemungutan pajak, pengembalian kelebihan, kedaluarsa penagihan, pembukuan dan pemeriksaan, insentif pemungutan dan ketentuan penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2011. \n mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pajak Penerangan Jalan \n 42 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pajak Penerangan Jalan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Ngawi. Objek pajak adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain, dengan pengecualian tertentu seperti penggunaan oleh instansi pemerintah, penggunaan dari bukan PLN dengan kapasitas terbatas, dan penggunaan untuk tempat ibadah. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL), yang ditetapkan berdasarkan jumlah tagihan listrik dari PLN atau kapasitas dan tingkat penggunaan listrik jika dihasilkan sendiri. Tarif PPJ ditetapkan sebesar 10%, namun terdapat tarif khusus untuk industri pertambangan (3%) dan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (1,5%). Pemungutan pajak dilakukan di wilayah Kabupaten Ngawi dengan masa pajak bulanan. Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan Bupati dapat menerbitkan surat ketetapan pajak (SKP) jika terdapat kekurangan pembayaran atau SPTPD tidak disampaikan. Peraturan ini juga mengatur tentang tata cara pembayaran dan penagihan pajak, keberatan dan banding, serta pembetulan dan pembatalan ketetapan pajak. Selain itu, diatur pula mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kedaluwarsa penagihan, pembukuan dan pemeriksaan, insentif pemungutan, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NGAWI
REGIONAL REGULATION OF NGAWI REGENCY
NUMBER 28 OF 2011
CONCERNING
STREET LIGHTING TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NGAWI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that Regional Tax is one of the original sources of regional income that can be used as financing for the implementation of government and development;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Regulation governing Street Lighting Tax needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Street Lighting Tax.

In view of:

Law Number 12 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of East Java (State Gazette of 1950 Number 19, Supplement to State Gazette Number 9);
Law Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e50fd8fd-fbdd-411b-9977-7b4053512783","actionData","errors"]