[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e50143dc-0088-456c-bb7f-20da6bd294b8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2016 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 6 Tahun 2016","number","6","year","2016","published_date","2016-04-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bogor","place_of_enactment","Cibinong","theme","PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LINGKUNGAN HIDUP
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD 2016/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
ABSTRAK:	\n \n Dalam dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan manusia dan peristiwa alam di Kabupaten Bogor yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang pada akhirnya mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif, terpadu, dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Dalam menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, berdasarkan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang untuk mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. \n Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No 14 Tahun 1950; UU No 11 Tahun 1974; UU No 5 Tahun 1990; UU No 24 Tahun 2007; UU No 26 Tahun 2007; UU No 18 Tahun 2008; UU No 4 Tahun 2009; UU No 22 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 3 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 13 Tahun 1995; PP No 41 Tahun 1999; PP No 54 Tahun 2000; PP No 150 Tahun 2000; PP No 74 Tahun 2001; PP No 82 Tahun 2001; PP No 68 Tahun 2002; PP No 26 Tahun 2008; PP No 24 Tahun 2009; PP No 78 Tahun 2010; PP No 27 Tahun 2012; PP No 55 Tahun 2012; PP No 101 Tahun 2014; PERPRES No 61 Tahun 2011; PERPRES No 71 Tahun 2011; PERMEN LH No 19 Tahun 2008; PERMEN LH No 6 Tahun 2009; PERMEN LH No 33 Tahun 2009; PERMEN LH No 1 Tahun 2010; PERMEN LH No 15 Tahun 2011; PERMEN LH No 5 Tahun 2012; PERMEN LH No 16 Tahun 2012; PERMEN LH No 2 Tahun 2013; PERMEN LH No 3 Tahun 2013; PERMEN LH No 4 Tahun 2013; PERMEN LH No 5 Tahun 2014; PERMEN LH No 7 Tahun 2014; KEPMEN LH No 7 Tahun 2001; KEPMEN LH No 56 Tahun 2002; KEPMEN LH No 111 Tahun 2003; PERMEN PUPR No 8/PRT/M/2015; PERMEN PUPR No 8/PRT/M/2015; PERDA Provinsi Jawa Barat No 1 Tahun 2012; PERDA Kabupaten Bogor No 2 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Bogor No 4 Tahun 2015. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang :\r\n\r\nPerlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan sistematika berikut :\r\n\r\n1.\tKetentuan Umum\r\n2.\tAsas, Tujuan dan Ruang Lingkup \r\n3.\tKebijakan\r\n4.\tPerencanaan \r\n5.\tPemanfaatan \r\n6.\tPengendalian\r\n7.\tPemeliharaan\r\n8.\tPengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun\r\n9.\tSistem Informasi Lingkungan Hidup\r\n10.\tHak, Kewajiban, dan Larangan\r\n11.\tPeran Masyarakat\r\n12.\tPembinaan dan Pengawasan\r\n13.\tSanksi Administratif\r\n14.\tPenyelesaian Sengketa Lingkungan\r\n15.\tKetentuan Pidana\r\n16.\tPembiayaan\r\n17.\tKetentuan Peralihan\r\n18.\tKetentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2016. \n 74 Halaman (Penjelasan 18 Halaman) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bogor. Latar belakangnya adalah untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup akibat kegiatan manusia dan peristiwa alam yang mengakibatkan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Tujuannya adalah untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan berdasarkan pendekatan pembangunan berkelanjutan, dengan memperhatikan ekoregion dan penataan ruang.
Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan melalui inventarisasi lingkungan hidup daerah dan penyusunan RPPLH Daerah.
Pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan berdasarkan RPPLH Daerah atau daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.
Pemeliharaan lingkungan hidup melalui konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan pelestarian fungsi atmosfer.
Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3).
Pengembangan sistem informasi lingkungan hidup.
Hak, kewajiban, dan larangan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

Peraturan ini juga mengatur mengenai instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, seperti KLHS, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, dokumen lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, SPPL), perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, dan anggaran berbasis lingkungan hidup.

","transitional_provisions","1. Seluruh kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah diterbitkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk, wajib diintegrasikan dengan izin lingkungan.","sanctions","Pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban atau larangan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF BOGOR
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BOGOR REGENCY
NUMBER 6 OF 2016

CONCERNING

ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BOGOR,

Considering:

that in order to overcome various environmental problems as a result of human activities and natural events in Bogor Regency which have resulted in a decrease in the carrying capacity and carrying capacity of the environment which ultimately threatens the survival of humans and other living things, it is necessary to protect and manage the environment in a comprehensive, integrated and consistent manner by all stakeholders;
that in order to further guarantee legal certainty and provide protection for everyone's right to a good and healthy environment as part of the protection of the entire ecosystem, based on Article 63 paragraph (3) of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e50143dc-0088-456c-bb7f-20da6bd294b8","actionData","errors"]