[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e4f2e615-139c-4f05-ad39-4888194e3c87","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian","short_title","Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 56 Tahun 1960","number","56","year","1960","published_date","1960-12-29","effective_date","1961-01-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","b41c2680-e717-4b50-9f4b-a29756446034","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)","short_name","Perpu","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penetapan Luas Tanah Pertanian","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1960
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) NO. 56, LN. 1960 No. 174, TLN. No. 2117, LL SETNEG : 20 HLM
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) TENTANG Penetapan Luas Tanah Pertanian\r\n
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1961. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan batas maksimum dan minimum penguasaan tanah pertanian guna mencegah ketimpangan kepemilikan tanah yang dapat merugikan kepentingan umum. Hal ini sejalan dengan asas sosialisme Indonesia yang menghendaki pembagian merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah. Ketentuan Substansial: Peraturan ini menetapkan bahwa satu keluarga hanya boleh menguasai tanah pertanian maksimal 20 hektar, dengan kemungkinan penambahan 5 hektar di daerah tertentu. Jumlah anggota keluarga untuk perhitungan luas maksimum ditetapkan paling banyak 7 orang, dengan tambahan 10% per anggota keluarga yang melebihi 7 orang, namun tidak boleh melebihi 50% dari batas maksimum. Kewajiban pelaporan dan pembatasan pemindahan hak atas tanah juga diatur untuk mencegah penghindaran ketentuan ini. Pemerintah juga berupaya agar setiap keluarga petani memiliki tanah pertanian minimum 2 hektar.

","transitional_provisions","1. Orang-orang dan kepala-kepala keluarga yang menguasai tanah pertanian melebihi luas maksimum wajib melaporkan kepada Kepala Agraria Daerah dalam waktu 3 bulan sejak berlakunya peraturan ini. 2. Barang siapa yang memperoleh tanah pertanian sehingga melebihi batas maksimum wajib menyesuaikan dalam waktu 1 tahun. 3. Hak gadai yang telah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib dikembalikan kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah panen tanpa pembayaran uang tebusan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap pasal 4, 3, 6, dan 9 ayat (1) dikenai sanksi pidana kurungan maksimal 3 bulan dan/atau denda maksimal Rp 10.000,-. 2. Pemindahan hak yang melanggar pasal 4 batal demi hukum dan tanah menjadi milik Negara. 3. Tanah yang melebihi batas maksimum jatuh pada Negara tanpa hak ganti rugi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF LAW
NUMBER 56 OF 1960
CONCERNING
DETERMINATION OF AGRICULTURAL LAND AREA

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:	that it is necessary to determine the maximum and minimum area of agricultural land as referred to in Article 17 of Law No. 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations; that due to compelling circumstances, this matter needs to be regulated by a Government Regulation in Lieu of Law;
In view of:	Article 22 paragraph (1) of the Constitution; Articles 2, 7, 17 and 53 of Law No. 5 of 1960 concerning the Basic Agrarian Law;

Hearing:
The Deliberation of the Working Cabinet on December 28, 1960.

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e4f2e615-139c-4f05-ad39-4888194e3c87","actionData","errors"]