[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e4ec080c-3184-4179-85cf-1159d98679eb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Analisis Dampak lalu Lintas","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2015","number","1","year","2015","published_date","2015-01-14","effective_date","2015-04-11","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banyuwangi","place_of_enactment","Banyuwangi","theme","Analisis Dampak lalu Lintas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Transportasi Darat/Laut/Udara
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2015 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Analisis Dampak lalu Lintas
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa pembangunan dan/atau pelaksanaan suatu kegiatan\r\nusaha yang berpotensi menimbulkan dampak terganggunya\r\nkelancaran lalu lintas yang pada akhirnya akan mempengaruhi\r\nkeselamatan, ketertiban, keamanan, kenyamanan, berlalu\r\nlintas merupakan tanggung jawab pemrakarsa kegiatan\r\ndan/atau usaha yang bersangkutan;\r\nb. bahwa untuk menjamin kelancaran, keselamatan dan efisiensi\r\nberlalu lintas di Wilayah Kabupaten Banyuwangi perlu adanya\r\npengendalian dan pengaturan bangkitan dan tarikan lalu lintas\r\nuntuk mencegah dampak lalu lintas yang diakibatkan adanya\r\npembangunan dan/atau pelaksanaan suatu kegiatan usaha\r\ntertentu. \n 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas\r\ndan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5025); \r\n2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang\r\nManajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen\r\nKebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5221);\r\n3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan\r\nLalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5468); \r\n4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009\r\nTentang Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;\r\n5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006\r\ntentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di jalan; \r\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 tahun 2012\r\ntentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi\r\ntahun 2012–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi\r\nTahun 2012 Nomor I/E). \n 1. Maksud pelaksanaan Andalalin adalah untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan dan/atau\r\npengembangan suatu kawasan terhadap lalu lintas di sekitarnya;\r\n2. Setiap Badan hukum dan/atau perorangan yang akan melaksanakan pembangunan dan/atau memperluas pusat\r\nkegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan\r\nkelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin;\r\n3.Pembangun dan/atau pengembang melakukan Andalalin dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga\r\nahli bersertifikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;\r\n4. Hasil analisis dampak lalu lintas harus mendapat persetujuan dari Bupati. Pemberian persetujuan dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas. Persetujuan diberikan setelah pembangun dan/atau pengembang menyampaikan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas kepada Bupati. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2015. \n 11 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) di Kabupaten Banyuwangi. Latar belakangnya adalah untuk mengantisipasi dampak negatif pembangunan terhadap kelancaran lalu lintas.

Tujuan dari Andalalin adalah untuk:

Memprediksi dampak pembangunan terhadap lalu lintas.
Menentukan peningkatan/perbaikan yang diperlukan.
Menyelaraskan tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas.
Mengidentifikasi masalah yang mempengaruhi keputusan pengembang.
Sebagai alat pengawasan dan evaluasi manajemen lalu lintas.

Setiap badan hukum atau perorangan yang akan melaksanakan pembangunan yang menimbulkan gangguan lalu lintas wajib melakukan Andalalin. Hasil Andalalin menjadi persyaratan untuk memperoleh izin lokasi, izin mendirikan bangunan, atau izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus. Pusat kegiatan yang dimaksud meliputi bangunan untuk perdagangan dan jasa, perkantoran, industri, fasilitas pendidikan, pelayanan umum, dan kegiatan lain yang menimbulkan bangkitan lalu lintas. Permukiman meliputi perumahan, rumah susun, dan permukiman lain yang menimbulkan bangkitan lalu lintas. Infrastruktur meliputi pelabuhan, bandar udara, terminal, stasiun kereta api, pool kendaraan, fasilitas parkir umum, dan infrastruktur lainnya.

Pembangun/pengembang wajib menunjuk lembaga konsultan bersertifikat atau memiliki tenaga ahli transportasi untuk melakukan Andalalin. Hasil Andalalin disusun dalam bentuk dokumen yang memuat analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas, simulasi kinerja lalu lintas, rekomendasi penanganan dampak, tanggung jawab pemerintah dan pengembang, rencana pemantauan dan evaluasi, serta gambaran umum lokasi.

Penilaian dokumen Andalalin harus memenuhi persyaratan peningkatan jalan yang menghasilkan tingkat pelayanan yang sama atau lebih baik dari sebelumnya. Pembangun/pengembang harus menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan perbaikan/peningkatan. Tim Evaluasi dibentuk oleh Bupati untuk memberikan penilaian dokumen Andalalin. Persetujuan diberikan oleh Bupati atau Kepala Dinas setelah penilaian Tim Evaluasi.

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.

","transitional_provisions","1. Setiap pembangun dan/atau pengembang pusat kegiatan dan/atau usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lalu lintas dan sudah mendapatkan izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, apabila terjadi perubahan site plan, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun.","sanctions","1. Pembangun dan/atau pengembang yang melanggar pernyataan kesanggupan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pelayanan umum, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, pembatalan IMB, dan/atau pencabutan IMB.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 5 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANYUWANGI
PROVINCE OF EAST JAVA

COPY
REGIONAL REGULATION OF BANYUWANGI REGENCY
NUMBER 1 OF 2015
CONCERNING
TRAFFIC IMPACT ANALYSIS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANYUWANGI,

Considering:

that the construction and/or implementation of a business activity that has the potential to disrupt the road traffic and transport flow, which ultimately will affect the safety, orderliness, security, comfort, of road traffic and transport is the responsibility of the initiator of the activity and/or business concerned;
that to ensure the road traffic and transport flow, safety and efficiency of road traffic and transport in the Banyuwangi Regency Region, it is necessary to control and regulate the generation and attraction of road traffic and transport to prevent road traffic and transport impacts resulting from the construction and/or implementation of a particular business activity.
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e4ec080c-3184-4179-85cf-1159d98679eb","actionData","errors"]