[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e4e3256e-02b1-4cb0-81d1-44f53da4475a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2010 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2010","number","7","year","2010","published_date","2010-09-20","effective_date","2010-09-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan","place_of_enactment","Salakan","theme","PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA-PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2010/No.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA\r\n
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tantang Desa, maka kepala Desa bersama BPD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belnja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa; bahwa peraturan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 15 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dianggap belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Daerah yang baru; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;\r\n\r\n\r\n \n UU No. 51 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kab. Banggai Kepulauan No. 8 Tahun 2008; Perda Kab. Banggai Kepulauan No. 11 Tahun 2008; Perda Kab. Banggai Kepulauan No. 13 Tahun 2008; Perda Kab. Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2008; Perda Kab. Banggai Kepulauan No. 17 Tahun 2008; Perda Kab. Banggai Kepulauan No. 6 Tahun 2009. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Tata Cara Penyusunan APBDesa, Mekanisme Pembahasan dan Penetapan APBDesa, Pengelolaan APBDesa, Mekanisme Pengangkatan Bendaharawan Desa, Tata Usaha Keuangan Desa, Perubahan APBDesa, Perhitungan Anggaran Desa, Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan atas Pelaksanaan APBDesa, dan Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2010. \n Peraturan Daerah Kabupaten Banggai kepulauan Nomor 15 Tahun 2001 \n 13 Halaman, Penjelasan: 6 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 15 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pedoman pembentukan dan tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Kabupaten Banggai Kepulauan. Latar belakangnya adalah untuk memberikan pedoman yang lebih menyeluruh dalam penyusunan APBDesa, menggantikan peraturan daerah sebelumnya yang dianggap tidak memadai.

Ketentuan Substansial:

APBDesa merupakan dasar pengeluaran keuangan desa selama satu tahun anggaran. Pembentukannya ditetapkan bersama oleh Kepala Desa dan BPD setiap tahun melalui Peraturan Desa. APBDesa terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

Pendapatan Desa: Meliputi pendapatan asli desa, bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten, alokasi dana desa (ADD), bantuan keuangan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, hibah, sumbangan pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Belanja Desa: Meliputi belanja langsung (pegawai, barang dan jasa, modal) dan belanja tidak langsung (pegawai/penghasilan tetap, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tak terduga).

Pembiayaan Desa: Meliputi penerimaan pembiayaan (SILPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa, penerimaan pinjaman) dan pengeluaran pembiayaan (pembentukan dana cadangan, penyertaan modal desa, pembayaran utang).

Penyusunan rancangan APBDesa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rapat desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dibahas bersama BPD. Rancangan APBDesa yang telah disetujui bersama dievaluasi oleh Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Pengelolaan APBDesa meliputi penyusunan, pelaksanaan tata usaha keuangan, perubahan anggaran, dan perhitungan anggaran. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan APBDesa dan dapat melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Bendaharawan Desa diangkat untuk mengelola keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
OF BANGGAI KEPULAUAN REGENCY

Number 7, 2010

REGIONAL REGULATION OF BANGGAI KEPULAUAN REGENCY
NUMBER 7 OF 2010
CONCERNING
GUIDELINES FOR THE ESTABLISHMENT AND PROCEDURES FOR THE PREPARATION OF
VILLAGE REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANGGAI KEPULAUAN,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the provisions of article 73 paragraph (3) of Government Regulation
Number 72 of 2005 concerning Villages, the Village Head together with the BPD
stipulate the Village Revenue and Expenditure Budget every year
by Village Regulation;
that Regional Regulation of Banggai Kepulauan Regency Number 15
of 2001 concerning the Village Revenue and Expenditure Budget is considered
not sufficient to provide comprehensive guidelines in
the preparation of the Village Revenue and Expenditure Budget, so it is necessary
to revoke it and form a new Regional Regulation;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e4e3256e-02b1-4cb0-81d1-44f53da4475a","actionData","errors"]