[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e4ced342-8634-46bb-a031-fb1db254323e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2023","number","6","year","2023","published_date","2023-09-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"4e8b4b74-3e6b-409c-94dd-819d83371801","Dokumentasi & Informasi Hukum",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"5c23153e-8a22-44ee-bfce-ce6ef5f16760","Hukum Pidana, Perdata & Dagang","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jepara","place_of_enactment","Jepara","theme","Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

program pembentukan peraturan Daerah
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2023/NOMOR.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan \r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum\r\nDaerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam\r\nNegeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan\r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan\r\nProduk Hukum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah\r\ntentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan \r\nDaerah; \r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia \r\nTahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;\r\n \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Maksud dan Tujuan, Perencanaan, Penyebarluasan Propemperda, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2023. \n 11 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tata cara penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) di Kabupaten Jepara. Latar belakang penyusunan peraturan ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah, khususnya Peraturan Daerah, sesuai dengan perkembangan hukum dan pemerintahan. Tujuannya adalah mendorong pelaksanaan fungsi pembentukan Peraturan Daerah secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, hingga penyebarluasan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Proses penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah, yang dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan melibatkan pimpinan Perangkat Daerah.
Proses penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD, yang dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah oleh Bapemperda dan Bagian Hukum.
Penyusunan Propemperda yang memuat daftar rancangan Peraturan Daerah berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi, rencana pembangunan Daerah, penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan, serta aspirasi masyarakat Daerah.
Kemungkinan penyusunan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda dalam keadaan tertentu, seperti mengatasi keadaan luar biasa atau menindaklanjuti kerja sama.
Penyebarluasan Propemperda yang dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Peraturan ini juga mengatur bahwa penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dengan mempertimbangkan realisasi Propemperda tahun sebelumnya.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF JEPARA
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF JEPARA REGENCY
NUMBER 6 OF 2023
on
PROCEDURES FOR THE PREPARATION OF REGIONAL REGULATION FORMATION PROGRAMS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF JEPARA,

Considering :

that to implement the provisions of Article 16 paragraph (3) of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 80 of 2015 concerning Regional Legal Products as amended by the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 120 of 2018 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 80 of 2015 concerning the Formation of Regional Legal Products, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Procedures for the Preparation of Regional Regulation Formation Programs;

Bearing in Mind:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;
Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e4ced342-8634-46bb-a031-fb1db254323e","actionData","errors"]