[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e4be6f6a-d23b-4994-8d76-4ce48ad3bf65","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tual Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 11 Tahun 2010","number","11","year","2010","published_date","2010-11-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tual","place_of_enactment","Tual","theme","Pajak Parkir","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK PARKIR
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2010/NO.3030
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Parkir
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor\r\n28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak\r\nParkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang\r\npenting guna membiayai pelaksanaan pembangunan pemerintahan\r\ndaerah. Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28\r\nTahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak\r\nDaerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.\r\nBerdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada\r\nhuruf a, dan huruf b, perlu dibentuk dan ditetapkan dengan\r\nPeraturan Daerah tentang Pajak Parkir. \n Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah\r\n beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Perturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Parkir. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2010. \n Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua Peraturan dan Keputusan Walikota yang berkaitan dengan pelaksanaan\r\npemungutan Pajak Parkir sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan\r\ndengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku. \n Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai\r\npelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. \n Penjelasan 2 Hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir menetapkan dasar hukum untuk pemungutan pajak parkir di wilayah Kota Tual. Latar belakangnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadikan pajak parkir sebagai sumber pendapatan daerah.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur tentang:

Objek Pajak: Jasa penyediaan tempat parkir kendaraan bermotor dengan dipungut bayaran, tidak termasuk yang diselenggarakan oleh pemerintah, perkantoran untuk karyawan sendiri, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
Subjek dan Wajib Pajak: Orang pribadi atau badan yang melakukan parkir (subjek) dan penyelenggara tempat parkir (wajib pajak).
Dasar Pengenaan Pajak: Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara parkir, termasuk potongan harga dan parkir cuma-cuma.
Tarif Pajak: Ditetapkan sebesar 30%.
Wilayah Pemungutan: Di wilayah daerah tempat parkir berlokasi.
Masa Pajak: Umumnya 1 bulan kalender.
SPTPD: Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
Penetapan Pajak: Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan sendiri pajak terutang. Walikota dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, atau SKPDN dalam kondisi tertentu.
Pembayaran: Pajak harus dibayar sekaligus paling lambat 21 hari kerja setelah saat terutang.
Penagihan: Walikota dapat menerbitkan STPD jika pajak kurang dibayar atau terdapat sanksi administratif.
Keberatan dan Banding: Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota dan banding ke Pengadilan Pajak.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
Kedaluwarsa: Hak penagihan pajak kedaluwarsa setelah 5 tahun.
Pembukuan dan Pemeriksaan: Wajib Pajak dengan omzet tertentu wajib menyelenggarakan pembukuan. Walikota berwenang melakukan pemeriksaan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.\n3. Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar kewajiban merahasiakan informasi dapat dipidana kurungan atau denda.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TUAL CITY
NUMBER 11 OF 2010
CONCERNING
PARKING TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TUAL,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that based on Article 2 paragraph (2) letter g of Law Number
28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Parking
Tax is one source of regional income that is
important to finance the implementation of government development
region;
that based on Article 95 paragraph (1) of Law Number 28
of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Tax
Region is determined by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in
letters a, and b, it is necessary to form and stipulate by
Regional Regulation concerning Parking Tax;

In view of :

Law Number 20 of 1958 concerning the Stipulation of Law-
Emergency Law Number 22 of 1957 concerning the Establishment of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e4be6f6a-d23b-4994-8d76-4ce48ad3bf65","actionData","errors"]