[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e4ba1b84-7fbf-4499-b848-f7fcdabbbbfe","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2015","number","4","year","2015","published_date","2015-07-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukoharjo","place_of_enactment","Sukoharjo","theme","Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pertanggungjawaban-apbd 2014
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Tahun 2015 No. 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang\r\nPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun\r\n2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa\r\nKepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah\r\ntentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan\r\nRakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah\r\ndiperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6\r\n(enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945.\r\n2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan\r\nDaerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa\r\nTengah;\r\n3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi\r\ndan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan\r\nAtas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak\r\nBumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3569);4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang\r\nPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,\r\nKolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3851);\r\n5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003\r\nNomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4286);\r\n6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang\r\nPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4355);\r\n7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan\r\nPengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);\r\n8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem\r\nPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);\r\n9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan\r\nKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004\r\nNomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4438);\r\n10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah\r\ndan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5049);\r\n11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5234);\r\n12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014\r\nNomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali\r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015\r\ntentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23\r\nTahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang\r\nPeraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang\r\nPerubahan Keenambelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7\r\nTahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor\r\n108);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah\r\nNomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan\r\nPemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan\r\nKeuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana\r\nPerimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4575);\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem\r\nInformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2011\r\ntentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56\r\nTahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor\r\n110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5155);\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4578);\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang\r\nPedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan\r\nMinimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005\r\nNomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4585);\r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang\r\nPedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4593);20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang\r\nPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4614);\r\n21. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang\r\nPendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4864);\r\n22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata\r\nCara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5161);\r\n23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar\r\nAkuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5165);\r\n24. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis\r\nPajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala\r\nDaerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5179);\r\n25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang\r\nPinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5219);\r\n26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah\r\nKepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5272);\r\n27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan\r\nBarang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa\r\nkali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015\r\ntentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor\r\n54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);\r\n28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang\r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);29. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2004\r\ntentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan\r\nAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten\r\nSukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun\r\n2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten\r\nSukoharjo Nomor 121) sebagaimana telah diubah beberapa\r\nkali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo\r\nNomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2004\r\ntentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan\r\nAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten\r\nSukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun\r\n2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten\r\nSukoharjo Nomor 150);\r\n30. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010\r\ntentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor\r\n1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor\r\n172);\r\n31. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun\r\n2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor\r\n10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo\r\nNomor 179);\r\n32. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011\r\ntentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nSukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187);\r\n33. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun\r\n2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nSukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191);\r\n34. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2013\r\ntentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun\r\nAnggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo\r\nTahun 2013 Nomor 8);\r\n35. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun\r\n2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja\r\nDaerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nSukoharjo Tahun 2014 Nomor 11). \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan\r\nkeuangan memuat :\r\na. Laporan Realisasi Anggaran;\r\nb. Neraca;\r\nc. Laporan Arus Kas; dan\r\nd. Catatan atas laporan keuangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2015. \n 9 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 121) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 150).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2014. Laporan keuangan yang menjadi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan ini dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

\n\n

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014 menunjukkan pendapatan sebesar Rp 1.570.745.025.149,00 dan belanja sebesar Rp 1.526.637.448.160,00, menghasilkan surplus sebesar Rp 44.107.576.989,00. Pembiayaan terdiri dari penerimaan sebesar Rp 207.784.359.993,00 dan pengeluaran sebesar Rp 14.632.552.532,00, menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp 193.151.807.461,00. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp 237.259.384.450,00.

\n\n

Neraca per 31 Desember 2014 menunjukkan jumlah aset sebesar Rp 2.258.238.959.021,17, jumlah kewajiban sebesar Rp 155.413.054,06, dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp 2.258.083.545.967,11. Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 menunjukkan saldo kas akhir sebesar Rp 237.375.447.953,80.

\n\n

Catatan atas laporan keuangan memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Lampiran-lampiran yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUKOHARJO
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SUKOHARJO REGENCY
NUMBER 4 OF 2015
ON
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE BUDGET
OF REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE
FISCAL YEAR 2014

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKOHARJO,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 320 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, states that the Regional Head submits a Draft Regional Regulation on Accountability for the Implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget to the Regional House of Representatives with financial statements that have been audited by the Supreme Audit Agency no later than 6 (six) months after the Fiscal Year ends;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e4ba1b84-7fbf-4499-b848-f7fcdabbbbfe","actionData","errors"]