[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e4b6e619-7acb-4850-b6fa-98f2982226de","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Utara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan Kabupaten Konawe Utara","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara No. 10 Tahun 2012","number","10","year","2012","published_date","2012-07-09","effective_date","2012-07-13","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Konawe Utara","place_of_enactment","Wanggudu","theme","Pajak Hiburan Kabupaten Konawe Utara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak-hiburan
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD. 2012/No. 33, LL 15 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Hiburan Kabupaten Konawe Utara
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali Sumber–Sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian Daerah;\r\nBahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah perlu disesuaikan;\r\nBahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan.\r\n \n Dasar hukum: UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 9 Tahun 1995 ; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Perda Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\nPajak Hiburan, dengan sistematika sebagai berikut:\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tNama, Obyek, Subyek Pajak dan Wajib Pajak;\r\n3.\tDasar Pengenaan Tarif, dan Tata Cara Perhitungan Pajak;\r\n4.\tWilayah Pemungutan;\r\n5.\tMasa Pajak;\r\n6.\tPemungutan Pajak;\r\n7.\tPembayaran Pajak;\r\n8.\tPengembalian Kelebihan Pembayaran\r\n9.\tKedaluwarsa Penagihan\r\n10.\tPemeriksaan\r\n11.\tInsentif Pemungutan;\r\n12.\tKetentuan Khusus;\r\n13.\tPenyidikan\r\n14.\tKetentuan Pidana;\r\n15.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2012. \n 15 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Hiburan di Kabupaten Konawe Utara. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan otonomi daerah dan menggali sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuannya adalah untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Ketentuan substansial meliputi:

Nama pajak yang dipungut adalah Pajak Hiburan.
Objek pajak adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, mencakup berbagai jenis hiburan seperti tontonan film, pagelaran kesenian, diskotik, karaoke, sirkus, permainan bilyar, panti pijat, dan pertandingan olahraga.
Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan, sedangkan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
Dasar pengenaan pajak adalah jumlah uang yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
Tarif pajak bervariasi untuk setiap jenis hiburan, misalnya 10% untuk pertunjukan film di bioskop, 30% untuk diskotik dan karaoke, dan 25% untuk panti pijat.
Masa pajak adalah 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati maksimal 3 bulan.
Tata cara pemungutan pajak meliputi kewajiban Wajib Pajak untuk membayar sendiri pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SSPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.","revokes",[],"revoked_by",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","Perda Kab. Konawe Utara No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/304190/perda-kab-konawe-utara-no-1-tahun-2024","5815d6b4-b134-473e-b668-a1881590d20b","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF NORTH KONAWE REGENCY
NUMBER 10 OF 2012
ABOUT
ENTERTAINMENT TAX OF NORTH KONAWE REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF NORTH KONAWE,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to implement real, broad and accountable Regional Autonomy, it is necessary to explore Sources of Local Own Revenue to support the financing of Government administration and the implementation of Development towards Regional independence;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the regional regulations governing Regional Taxes need to be adjusted;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Entertainment Tax.

Remembering:

Law Number 13 of 2007 concerning the Establishment of North Konawe Regency in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e4b6e619-7acb-4850-b6fa-98f2982226de","actionData","errors"]