[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e4b20301-f7ed-421b-b1ed-e627a51f8742","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan","short_title","Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010","number","13","year","2010","published_date","2010-01-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","908b6ebf-f9ae-4031-a6ea-6821b4d7332b","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Dalam Negeri","short_name","Permendagri","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"576dc292-e867-4201-bb20-e2bc4f271876","Pengawasan & Audit Kelembagaan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Kementerian Dalam Negeri","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pedoman Pelaksanaan - Fungsi Pengawasan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Tindak Lanjut - Hasil Pemeriksaan - Badan Pemeriksa Keuangan
2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 13, https://keuda.kemendagri.go.id: 5 hlm
Peraturan Menteri Dalam Negeri TENTANG Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
ABSTRAK:	\n \n Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan. Ketentuan Pasal 129 dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan pedoman pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. \n Dasar hukum Permendagri ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2006; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 27 Tahun 2009; PP Nomor 58 Tahun 2005; dan PP Nomor 79 Tahun 2005. \n Permendagri ini mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. DPRD menerima laporan hasil pemeriksaan BPK. DPRD meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK. DPRD dapat meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dari Pemerintah Daerah. DPRD melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak \r\nlanjut hasil pemeriksaan BPK. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2010. \n Lampiran file: 5 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Latar belakangnya adalah amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 serta Nomor 79 Tahun 2005 yang mengamanatkan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan negara oleh DPRD dan pemberian pedoman oleh Menteri Dalam Negeri.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Penerimaan laporan hasil pemeriksaan BPK oleh DPRD, yang meliputi laporan hasil pemeriksaan keuangan, kinerja, dan dengan tujuan tertentu.
Permintaan DPRD kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK.
Pembahasan laporan hasil pemeriksaan BPK oleh DPRD dalam rapat panitia kerja, terutama laporan dengan opini tidak wajar atau pernyataan menolak memberikan opini, serta laporan dengan tujuan tertentu.
Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK oleh Pemerintah Daerah.
Pembentukan Tim Tindak Lanjut oleh Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK.
Pelaporan hasil pelaksanaan tindak lanjut oleh Pemerintah Daerah kepada BPK dan DPRD.

Peraturan ini menekankan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF HOME AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS
NUMBER 13 OF 2010
ON
GUIDELINES FOR IMPLEMENTING THE SUPERVISORY FUNCTION OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES
ON THE FOLLOW-UP OF THE RESULTS OF THE AUDIT OF THE SUPREME AUDIT
BOARD

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF HOME AFFAIRS,

\n\n \n \n

Considering:

that the provision of Article 21 of Law Number 15 of 2004
regarding the Audit of Management and Responsibility of State Finance
mandates the Regional House of Representatives
to follow up on the audit results;
that the provisions of Article 129 and Article 130 paragraph (1) of the Regulation
Government Regulation Number 58 of 2005 concerning Regional Finance Management
and Article 2 paragraph (1) and paragraph (2) of the Government Regulation
Number 79 of 2005 concerning Guidelines for Development and
Supervision of the Implementation of Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e4b20301-f7ed-421b-b1ed-e627a51f8742","actionData","errors"]