[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e4b18c77-d7ee-4b5c-a394-0327a65f7c2e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Pekalongan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 20 Tahun 2011","number","20","year","2011","published_date","2011-10-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pekalongan","place_of_enactment","Pekalongan","theme","Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Pekalongan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUSAHAAN DAERAH - PEMBENTUKAN
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.2011/No. 22
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Pekalongan\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mengelola potensi sumber kekayaan daerah sehingga\r\ndapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu dibentuk\r\nPerusahaan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan\r\nPerusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Pekalongan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan dan pendirian, nama dan tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya perusahaan, asas, sifat dan tujuan, jenis usaha, modal, organ dan pengelolaan, pengurus, dewan pengawas, direksi dan kepegawaian, rencana kerja dan anggaran, tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi, tahun buku dan laporan keuangan tahunan, penetapan dan penggunaan laba bersih, pembinaan, kerja sama, pembubaran, pemeriksaan, ketentuan lain-lain. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2011. \n 10 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 20 Tahun 2011 membentuk Perusahaan Daerah (PD) Aneka Usaha Kota Pekalongan. Pembentukan PD ini bertujuan untuk mengelola potensi sumber kekayaan daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah, menunjang pembangunan daerah, ikut serta dalam pembangunan ekonomi nasional, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata.

PD Aneka Usaha memiliki jenis usaha yang meliputi aneka jasa, perdagangan, kerjasama modal, infrastruktur, serta stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBBE). Modal dasar PD Aneka Usaha ditetapkan paling banyak sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), yang dapat berasal dari aset daerah, pinjaman, hibah, atau sumbangan yang tidak mengikat. Pengelolaan PD Aneka Usaha dilakukan oleh Direksi yang diawasi oleh Dewan Pengawas.

Direksi wajib menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan kepada Walikota dengan persetujuan Dewan Pengawas. Laba bersih PD Aneka Usaha setelah dipotong pajak dibagi untuk deviden (55%), cadangan umum (10%), cadangan tujuan (10%), dana kesejahteraan (10%), jasa produksi (10%), dan dana sumbangan/sosial (5%). Walikota melakukan pembinaan umum terhadap PD Aneka Usaha dengan membentuk Badan Pembina.

PD Aneka Usaha dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lain setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas. Pembubaran PD Aneka Usaha ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan semua kekayaan PD Aneka Usaha setelah likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PEKALONGAN
REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN CITY
NUMBER 20 OF 2011
ABOUT
ESTABLISHMENT OF REGIONAL COMPANY DIVERSIFIED BUSINESS
PEKALONGAN CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PEKALONGAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that in order to manage the potential of regional wealth resources so as to increase the Original Regional Income, it is necessary to establish a Regional Company; \n that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation regarding the Establishment of the Pekalongan City Diversified Business Regional Company; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 16 of 1950 concerning the Establishment of Large City Regions within the Province of East Java, Central Java, West Java and the Special Region of Jogjakarta, as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e4b18c77-d7ee-4b5c-a394-0327a65f7c2e","actionData","errors"]