[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e4a3b236-12e9-4ea9-9eae-c29630f2d10a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2001","number","2","year","2001","published_date","2001-04-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jepara","place_of_enactment","Jepara","theme","Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kedudukan Keuangan
2001
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2001/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan telah ditctapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Peraturan Daerah; \r\n \n Undang-Undang Nomor 13 Tahan 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; \n Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:\r\nBab I\tKetentuan Umum \r\nBab II \tKeduduka Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah\r\nBab III \tKedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah\r\nBab IV \tKetentuan Lain-Lain\r\nBab V \tKetentuan Penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2001. \n 7 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Semua Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jepara. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang mengatur tentang hal yang sama. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan hak keuangan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam bentuk gaji dan tunjangan yang dibiayai melalui APBN atau DAU Kabupaten Jepara, serta untuk menunjang kegiatan operasional yang dibiayai dari APBD.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n- Gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.\n- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap dari negara.\n- Penyediaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeliharaan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.\n- Penyediaan kendaraan dinas bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.\n- Biaya operasional yang meliputi biaya rumah tangga, pembelian inventaris rumah jabatan, pemeliharaan rumah jabatan dan inventaris, pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan kesehatan, perjalanan dinas, pakaian dinas, dan biaya penunjang operasional.\n- Besaran biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah.","transitional_provisions","1. Peraturan daerah ini mempunyai daya laku surut sampai dengan 1 Januari 2001.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF JEPARA REGENCY
NUMBER 2 2001
ΤΕΝΤΑNG
FINANCIAL POSITION OF REGIONAL HEAD AND DEPUTY REGIONAL HEAD

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF JEPARA

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :	\n \n that with the enactment of Government Regulation Number 109 of 2000 on the Financial Position of Regional Heads and Deputy Regional Heads, it is deemed necessary to regulate the Financial Position of Regional Heads and Deputy Regional Heads with Regional Regulations. \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to :	\n \n Law Number 13 of 1950 on the Establishment of Regency Regions Within the Province of Central Java; \n Law Number 8 of 1974 concerning Principles of Employment (State Gazette of 1974 Number 55, Supplement to State Gazette Number 3041) as amended by Law Number 43 of 1999 (State Gazette of 1999 Number 169, Supplement to State Gazette Number 3893); \n

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e4a3b236-12e9-4ea9-9eae-c29630f2d10a","actionData","errors"]