[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e49f6a0e-9064-4511-877f-fb7bcfba194f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 14 Tahun 2011","number","14","year","2011","published_date","2011-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta","place_of_enactment","Yogyakarta","theme","Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2011/NO.14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang\u0002undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah \r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang\u0002undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan \r\nPeraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah \r\n(APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk \r\nmemperoleh persetujuan bersama;\r\nb. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan\r\ndan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah\r\nDaerah Tahun 2012 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD\r\nserta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati\r\nbersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat\r\nDaerah, dengan Nomor 12/KSP/XI/2011 dan 45/K/DPRD/2011 tentang\r\nKebijakan Umum Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi\r\nDaerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 dan Nota\r\nKesepakatan Nomor 13/KSP/XI/2011 dan Nomor 46/K/DPRD/2011\r\ntentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta\r\nTahun Anggaran 2012;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf\r\na dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; \n Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali\r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah Kedua \r\ndengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam \r\nNegeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 \r\nTahun 2005 sebagaimana telah diubah \r\nbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah \r\nIstimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun \r\n2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah \r\nIstimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun \r\n2008; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun \r\n2008; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun \r\n2008; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun \r\n2009; . Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun \r\n2009 ; \n Materi Pokok: mengatur mengenai rincian APBD \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Jumlah Halaman: 9 HLM; Penjelasan: 1 HLM \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Tahun Anggaran 2012. APBD terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp 1.935.447.748.491,00, Belanja Daerah sebesar Rp. 2.124.288.709.311,00, yang menghasilkan defisit sebesar Rp. (188.840.960.820,00), serta Pembiayaan Daerah yang mencakup penerimaan sebesar Rp. 221.415.560.820,00 dan pengeluaran sebesar Rp. 32.574.600.000,00.

\n\n

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 800.156.497.767,00, Dana Perimbangan sebesar Rp. 850.513.085.724,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 284.778.165.000,00. PAD mencakup Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya.

\n\n

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.267.028.062.579,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 857.260.646.732,00. Belanja Tidak Langsung mencakup Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, serta Belanja Tidak Terduga. Belanja Langsung mencakup Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan untuk Kelembagaan.

\n\n

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan dan Pengeluaran. Penerimaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah, Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir, dan Penerimaan Dari Biaya Penyusutan Kendaraan. Pengeluaran meliputi Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF YOGYAKARTA SPECIAL REGION
REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF YOGYAKARTA SPECIAL REGION
NUMBER 14 OF 2011
CONCERNING
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET FOR FISCAL YEAR 2012

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF THE YOGYAKARTA SPECIAL REGION,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 181 paragraph (1) of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 12 of 2008, the Head of Region submits a Draft Regional Regulation concerning the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) to the Regional House of Representatives (DPRD) to obtain joint approval;
that the Draft Regional Regulation concerning the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) submitted as referred to in letter a, is a manifestation of the Regional Government Work Plan for 2012 which is elaborated

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e49f6a0e-9064-4511-877f-fb7bcfba194f","actionData","errors"]