[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e49d118f-571d-409e-9982-7214ea326431","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Perda No 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2013","number","12","year","2013","published_date","2013-11-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan","place_of_enactment","Palembang","theme","Perubahan Ketiga atas Perda No 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan-barang-daerah
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2013/NO.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Ketiga atas Perda No 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah
ABSTRAK:	\n \n Dengan dibentuknya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumsel berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Perda No. 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Prov. Sumsel, terjadi perubahan nomenklatur serta tugas pokok dan fungsi SKPD yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan barang milik Pemprov. Sumsel. Dalam upaya efektivitas pengelolaan barang milik Pemprov. Sumsel sebagaimana diatur dalam Perda No. 3 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 19 Tahun 2010 perlu dilakukan penyempurnaan dan perubahan terhadap peraturan daerah tersebut. Untuk itu perlu menetapkan perda ini. \n Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Perda No. 3 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No. 19 Tahun 2010. \n Dalam Peraturan ini diatur tentang perbahan beberapa ketentuan dalam ketentuan umum, wewenang pengelola barang milik daerah, pinjam pakai, bukti kepemilikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2013. \n Mengubah Perda No. 3 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No. 19 Tahun 2010 \n 9 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3 Seri D).\n2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3 Serie E).\n3. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 19 Serie E)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Perubahan ini meliputi nomenklatur dan tugas pokok serta fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya setelah dibentuknya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan ini dilakukan untuk efektivitas pengelolaan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan menyesuaikan dengan perubahan organisasi perangkat daerah.

Ketentuan Substansial:

Perubahan Pasal 1: Penghapusan beberapa definisi dan perubahan definisi lainnya terkait pengelolaan barang milik daerah.
Perubahan Pasal 3: Perubahan terkait wewenang Gubernur, Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta Kepala SKPD dalam pengelolaan barang milik daerah. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bertanggung jawab dalam pengelolaan, pengamanan, dan pendayagunaan aset Pemerintah Provinsi.
Perubahan Pasal 16: Kepala SKPD/Unit Kerja wajib melaporkan stock sisa barang setiap semester kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
Perubahan Pasal 21: Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan atas usul Pengguna Barang dan pertimbangan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
Perubahan Pasal 31: Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah berupa tanah, bangunan dan kendaraan bermotor dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
Perubahan Pasal 36: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan koordinasi atas pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan oleh SKPD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[104,110,114],{"_105":106,"_107":108,"_36":109},"text","PERDA Prov. Sumatera Selatan No. 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/37184/perda-prov-sumatera-selatan-no-19-tahun-2010","79578b1a-921d-4733-b29b-fc03c030b945",{"_105":111,"_107":112,"_36":113},"PERDA Prov. Sumatera Selatan No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/37469/perda-prov-sumatera-selatan-no-4-tahun-2009","df61f4de-9b8b-44ad-a72b-bbd4b3854ecb",{"_105":115,"_107":116},"Perda No 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah","","partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SOUTH SUMATERA PROVINCE
NUMBER 12 OF 2013
CONCERNING
THIRD AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 3 OF 2007
CONCERNING THE MANAGEMENT OF GOVERNMENT ASSETS OF
SOUTH SUMATERA PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTH SUMATERA,

Considering:

that with the establishment of the Financial and Asset Management Agency of South Sumatra Province based on Regional Regulation Number 7 of 2012 concerning the Third Amendment to Regional Regulation Number 9 of 2008 concerning the Organization and Working Procedures of the Inspectorate, Regional Development Planning Agency and Regional Technical Institutions of South Sumatra Province, there have been changes in the nomenclature and main duties and functions of the Regional Apparatus Work Units responsible for the management of the Government assets of South Sumatra Province;
that in an effort to effectively manage the Government assets of South

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e49d118f-571d-409e-9982-7214ea326431","actionData","errors"]