Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 /POJK.02/2018 Tahun 2018

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5521).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Perubahan tersebut meliputi Pasal 3 mengenai pembayaran pungutan ke Rekening OJK, Pasal 12 mengenai sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan pembayaran biaya tahunan, Pasal 13 mengenai penetapan kewajiban sebagai Pungutan yang dikategorikan macet jika tidak dilunasi dalam jangka waktu satu tahun, dan Pasal 14 mengenai verifikasi terhadap kewajiban biaya tahunan. Selain itu, disisipkan Pasal 14A mengenai pengembalian pembayaran Pungutan setelah dilakukan Verifikasi, BAB VA mengenai Ketentuan Lain-Lain, dan Pasal 20A mengenai tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pungutan OJK dan keselarasan dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

(-)

1. Wajib Bayar yang tidak melunasi kewajiban biaya tahunan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari kewajiban pembayaran Pungutan yang wajib dibayar karena terlambat melakukan pembayaran dan paling banyak 48% (empat puluh delapan persen) dari Pungutan yang wajib dibayar. 2. OJK dapat menetapkan sanksi administratif tambahan atau tindakan tertentu kepada Wajib Bayar yang tidak melakukan atau terlambat melakukan pembayaran sesuai dengan jenis sanksi atau tindakan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan.