[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e48a970b-445a-4d0b-a626-94336bf588b8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 4 Tahun 2013","number","4","year","2013","published_date","2013-04-22","effective_date","2013-04-23","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kubu Raya","place_of_enactment","Sungai Raya","theme","Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2013/NO.4, TLD NO.4/ LL KAB. KUBU RAYA: 30 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan produk hukum desa, perlu\r\ndilakukan penyeragaman prosedur penyusunan produk hukumdesa secara\r\nterencana, terpadu dan terkoordinasi. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Dasar Republik\r\nIndonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004,\r\nUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79\r\nTahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pedoman bagi Pemerintahan Desa\r\ndalam rangka penyusunan produk hukum yang ditetapkan di desa berdasarkan\r\nstandarisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari\r\nPeraturan Daerah ini adalah agar tercipta keseragaman penyusunan produk\r\nhukum dalam bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan\r\nKepala Desa \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2013. \n Penjelasan 23 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan produk hukum desa di Kabupaten Kubu Raya. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pembentukan produk hukum desa melalui penyeragaman prosedur penyusunan yang terencana, terpadu, dan terkoordinasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseragaman penyusunan produk hukum desa, yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

Ketentuan substansial mencakup:

Produk hukum desa bersifat pengaturan dan penetapan.
Produk hukum yang bersifat pengaturan adalah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
Produk hukum yang bersifat penetapan adalah Keputusan Kepala Desa.
Asas pembentukan produk hukum desa meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan pembentuk yang tepat, kesesuaian hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.
Materi muatan Peraturan Desa mencakup seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Materi muatan Peraturan Kepala Desa adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.
Materi muatan Keputusan Kepala Desa adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
Rancangan Peraturan Desa dapat diprakarsai oleh Pemerintah Desa atau berasal dari usul inisiatif BPD.
Masyarakat berhak memberikan masukan terhadap rancangan Peraturan Desa.
Rancangan Peraturan Desa dibahas bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama BPD, dievaluasi oleh Bupati atau Camat yang didelegasikan.
Peraturan Desa diundangkan dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah.
Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak boleh berlaku surut.
Penyusunan produk hukum desa dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

KUBU RAYA REGENCY GOVERNMENT
KUBU RAYA REGENCY REGIONAL REGULATION
NUMBER 4 OF 2013
CONCERNING
GUIDELINES FOR FORMATION AND MECHANISM
FOR COMPILATION OF VILLAGE LEGAL PRODUCTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KUBU RAYA,

Considering:

that in order to ensure orderly administration of the formation of village legal products, it is necessary to standardize the procedures for compiling village legal products in a planned, integrated and coordinated manner;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Guidelines for the Formation and Mechanism for the Compilation of Village Legal Products;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 125, Supplement to the State Gazette of the Republic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e48a970b-445a-4d0b-a626-94336bf588b8","actionData","errors"]