[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e487eb05-daff-4e27-9fe5-f3856b136422","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_101":102,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Negara","short_title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 78 Tahun 2019","number","78","year","2019","published_date","2019-10-18","effective_date","2020-03-03","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","cef6cb7f-9d3f-458b-8917-e58a49caa4bc","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan","short_name","Permen LHK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan","tags",[],"location","Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2019
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 78, BN 2019/ NO 1540; http://jdih.menlhk.co.id/: 20 HLM
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan TENTANG Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Negara
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2020. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/MENHUT-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1498);\n2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/MENHUT-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 973).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang penatausahaan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang berasal dari hutan negara. Penatausahaan HHBK meliputi kegiatan pencatatan dan pelaporan dalam setiap segmen kegiatan, yaitu perencanaan produksi, pemanenan atau pemungutan, pengukuran dan/atau pengujian, pengumpulan, dan pengangkutan/peredaran. Pemegang izin atau pengelola hutan wajib melakukan penatausahaan hasil hutan dengan melakukan pencatatan dan pelaporan dalam setiap segmen kegiatan. Rencana produksi harus dibuat sebagai dasar pencatatan dan pelaporan. HHBK hasil pemanfaatan dilakukan pengukuran dan pengujian, hasilnya dicatat dalam Buku Ukur. Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (LP-HHBK) dibuat setiap akhir bulan berdasarkan Buku Ukur dan menjadi dasar pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pengumpulan HHBK hanya dapat dilakukan oleh Pengumpul Terdaftar yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi. Setiap pengangkutan HHBK harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Bukan Kayu (SKSHHBK) dan nota perusahaan. Seluruh pencatatan dan pelaporan dilaksanakan melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH). Kepala Dinas Provinsi, Kepala Balai, dan Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penatausahaan HHBK.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Pemegang Izin atau Pengelola Hutan atau Pengumpul Terdaftar yang tidak melakukan penatausahaan HHBK, dikenai sanksi adminstratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[94,99],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/MENHUTII/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara (","link","",{"_95":100,"_97":98},"Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/MENHUT-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara","revoked_by",[103],{"_95":104,"_97":105,"_36":106},"Permen LHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/235254/permen-lhk-no-8-tahun-2021","17c50393-3ec7-4922-91cf-0e74be45b8e6","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER P.78/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019

ABOUT

ADMINISTRATION OF NON-TIMBER FOREST PRODUCTS
DERIVED FROM STATE FOREST

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to ensure the fulfillment of state rights, legality and order of non-timber forest product circulation, and the availability of non-timber forest product data and information, it is necessary to regulate the administration mechanism of non-timber forest products originating from State Forest;
that Regulation of the Minister of Forestry Number P.91/MENHUT-II/2014 concerning Administration of Non-Timber Forest Products Originating from State Forest is considered less than optimal in implementing the fulfillment of state

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e487eb05-daff-4e27-9fe5-f3856b136422","actionData","errors"]