[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e48236e7-f7ac-4a89-8311-16ec12b4d7aa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2016","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2017","number","13","year","2017","published_date","2017-08-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Ambon","place_of_enactment","Ambon","theme","Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2016","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2016
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD. NO. 2017/13, LL KOTA AMBON : 9 HLM.
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentnan Pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang-imdang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas\r\nUndang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), jo pasal 298 Peraturan\r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan\r\nKeuangan Daerah, Kepala Daerah harus mengajukan Rancangan Peraturan\r\nDaerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada\r\nDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) paling lambat 6 (enam) bulan\r\nsetelah- Tahun Anggaran berakhir dan telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa\r\nKeuangan. Gubernur Maluku telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah\r\nKota Ambon tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 menjadi Peraturan\r\nDaerah dehgair keptitusannya Nomor 204 Tahun 2017 tanggal 7 Agustus\r\n2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon\r\ntentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 dan Rancangan Peraturan Walikota Ambon tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggarah 2016. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; dan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2016. \n Peraturan ini mengatur mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2016. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2017. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2016.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun Anggaran 2016. Laporan keuangan yang menjadi pertanggungjawaban memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan ini dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Laporan Realisasi Anggaran mencakup pendapatan sebesar Rp 1.100.953.632.939,90, belanja sebesar Rp 1.127.555.904.387,14, dan transfer sebesar Rp 31.182.503.285,00, sehingga menghasilkan defisit sebesar Rp (57.784.774.732,24). Pembiayaan terdiri dari penerimaan sebesar Rp 94.676.536.437,39 dan pengeluaran sebesar Rp 1.882.703.653,26, menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp 92.793.832.784,13.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih mencatat saldo awal sebesar Rp 94.677.166.437,39, penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp 94.676.536.437,39, dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) sebesar Rp 35.009.058.051,89, sehingga saldo anggaran lebih akhir menjadi Rp 35.009.058.051,89.

Neraca per 31 Desember 2016 mencatat jumlah aset sebesar Rp 1.416.885.040.613,78, jumlah kewajiban sebesar Rp 46.093.512.764.01, dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp 1.416.885.040.613,78.

Laporan Operasional mencatat pendapatan-LO sebesar Rp1.162.232.092.581,48, beban sebesar Rp1.075.123.278.986,73, dan pos luar biasa sebesar Rp 3.557.213.351,00, sehingga menghasilkan surplus LO sebesar Rp 83.551.600.243,75.

Laporan Arus Kas mencatat saldo kas awal sebesar Rp95.074.013.912,19, arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp137.737.703.156,21, arus kas dari aktivitas investasi sebesar Rp(197.147.477.888,45), arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp (257.703.653,26), arus kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp (253.037.149,00), sehingga saldo kas akhir menjadi Rp35.153.498.377,69.

Catatan atas Laporan Keuangan memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF AMBON
MALUKU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF AMBON CITY
NUMBER 13 OF 2017
CONCERNING
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF
THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET OF AMBON CITY
FISCAL YEAR 2016

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF AMBON,

Considering:

that to implement the provisions of Article 320 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2014 Number 244, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5587), as amended by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2015 Number 58, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5679), jo article 298 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional Finance Management, the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e48236e7-f7ac-4a89-8311-16ec12b4d7aa","actionData","errors"]