[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e4818592-2490-465c-8b02-eab83d5ebe69","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 02 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 02 Tahun 2017","number","02","year","2017","published_date","2017-08-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pesawaran","place_of_enactment","Gedong Tataan","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

peraturan perubahan- perda nomor 9 tahun 2010
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat *2) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak hiburan merupakan jenis Pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten; \r\n\r\nb. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2010 belum cukup mengatur tentang Objek Pajak Hiburan sesuai dengan potensi yang ada di Kabupaten Pesawaran; \r\n \r\n bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan; \n 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah\r\n2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberiandan Pemanfaatan Pajak Daerah danRetribusi Daerah \n Beberapa ketentuan dalam Peraturan diubah sebagai berikut: \r\n1. Ketentuan Pasal 2 diubah\r\n2. Ketentuan Pasal 6 diubah\r\n3. Ketentuan Pasal 35 diubah\r\n4. Diantara ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 Pasal baru, yakni Pasal 37 A\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2017. \n Ketentuan Pasal 2, Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 7 hlm, penjelasan 1 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan. Latar belakang perubahan ini adalah karena Peraturan Daerah sebelumnya dianggap belum cukup mengatur tentang objek Pajak Hiburan sesuai dengan potensi yang ada di Kabupaten Pesawaran, dengan tujuan agar peraturan daerah tersebut lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Perubahan meliputi beberapa ketentuan, antara lain:

Objek Pajak Hiburan: Diubah untuk mencakup berbagai jenis hiburan yang dipungut bayaran, seperti tontonan film, pagelaran kesenian, kontes kecantikan, pameran, karaoke keluarga, sirkus, permainan bilyar dan bowling, pacuan kuda, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran, dan pertandingan olahraga.
Tarif Pajak Hiburan: Tarif pajak ditetapkan berbeda-beda untuk setiap jenis hiburan, dengan mempertimbangkan kelas hiburan (lokal/tradisional, nasional, internasional) dan fasilitas yang digunakan (misalnya, bilyar dengan atau tanpa AC).
Penyidikan: Menambahkan ketentuan mengenai penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

Peraturan ini juga mencabut dan menyatakan tidak berlaku Ketentuan Pasal 2, Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan.

","transitional_provisions","1. Pada Saat Peraturan Daerah ini berlaku, Ketentuan Pasal 2, Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PESAWARAN
LAMPUNG PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PESAWARAN REGENCY
NUMBER 2 OF 2017
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF PESAWARAN REGENCY
NUMBER 9 OF 2010 CONCERNING ENTERTAINMENT TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PESAWARAN,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on the provisions of Article 2 paragraph (2) letter c
Law Number 28 of 2009 concerning Regional Tax
and Regional Retribution, Entertainment Tax
is a type of Tax that can be collected by the
Regency Government;
that Pesawaran Regency Regulation Number
9 of 2010 does not sufficiently regulate the Object of
Entertainment Tax in accordance with the existing potential in
Pesawaran Regency;
that in connection with the intention in letters a and
b above, it is deemed necessary to stipulate
Amendments to the Regional Regulation of the
Pesawaran Regency Number 9 of 2010 concerning Entertainment
Tax;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e4818592-2490-465c-8b02-eab83d5ebe69","actionData","errors"]