[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e4702273-3859-41ec-a547-fb0ff1d89dea","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2018","number","9","year","2018","published_date","2018-08-02","effective_date","2018-08-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"c82acea7-58a7-4480-93b3-3f481831e5d5","Telekomunikasi & Dunia Digital","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wonosobo","place_of_enactment","Wonosobo","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

telekomunikasi
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD No 9/2018
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama
ABSTRAK:	\n \n a. bahwaperkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan pelayanan jaringan nirkabel merupakan kenyataan yang harus mendapatkan pengaturan dari pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;\r\nb. bahwa agar pemenuhan kebutuhan masyarakat atas ketersediaan jaringan nirkabel di wilayah Kabupaten Wonosobo sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi kekinian maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penataan Dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penataan Dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;\r\n3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja;\r\n4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana;\r\n5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentangLarangan Praktek Monopoli Dan Persaingan UsahaTidak Sehat;\r\n6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;\r\n7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentangBangunan Gedung;\r\n8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;\r\n9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;\r\n10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;\r\n11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;\r\n12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;\r\n13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;\r\n14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ;17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit ;\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;\r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;\r\n20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;\r\n21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031;\r\n22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penataan Dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama; \n Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penataan Dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama yaitu :\r\n- Pasal 1 tentang ketentuan umum yaitu berisi tentang pengertian kata dan istilah yang dipergunakan dalam Perda.\r\n- Pasal 9 tentang prinsip-prinsip dan kriteria penempatan lokasi menara.\r\n- Pasal 18 A tentang penempatan lokasi tiang micro cell, pembangunan tiang micro cell, dan penataan infrastruktur micro cell.\r\n- Pasal 20 tentang izin pengoperasian Menara Telekomunikasi.\r\n- Pasal 21 tentang syarat administratif dan teknis Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara.\r\n- Pasal 22 tentang Surat keterangan titik ordinat pemanfaatan ruang.\r\n- Pasal 34 tentang antena BTS. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2018. \n Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penataan Dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama \n 12 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penataan Dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penataan Dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama. Perubahan tersebut meliputi definisi menara telekomunikasi bersama, penempatan lokasi menara berdasarkan prinsip keselarasan fungsi ruang dan optimalisasi fungsi menara, serta ketentuan mengenai izin pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi. Selain itu, ditambahkan ketentuan mengenai penempatan lokasi tiang micro cell di jalur pedestrian jalan, median jalan, dan taman yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yang harus mendapatkan izin dari Bupati setelah memperoleh rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika. Persyaratan administratif dan teknis untuk permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara juga diubah, termasuk persyaratan mengenai surat keterangan titik ordinat pemanfaatan ruang yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi telekomunikasi dan informatika berdasarkan cell plan. Penyelenggara telekomunikasi yang memanfaatkan menara yang telah berdiri untuk penempatan antena BTS harus melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan informatika.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF WONOSOBO
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WONOSOBO REGENCY
NUMBER 9 OF 2018
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF WONOSOBO REGENCY
NUMBER 2 OF 2013 CONCERNING SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT
OF JOINT TELECOMMUNICATION TOWERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WONOSOBO,

Considering:

that the development of technology and the community's need for the availability of wireless network services are realities that must be regulated by the regional government in accordance with its authority;
that in order to fulfill the community's need for the availability of wireless networks in the Wonosobo Regency in accordance with the needs of the community and current conditions, it is necessary to amend Regional Regulation of Wonosobo Regency Number 2 of 2013 concerning Spatial Planning and Development of Joint Telecommunication Towers;
that based on the considerations as referred to in letters a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e4702273-3859-41ec-a547-fb0ff1d89dea","actionData","errors"]