[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e46743d6-89f7-406e-8127-625900ffdc4f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 1998","number","5","year","1998","published_date","1998-03-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kebumen","place_of_enactment","Kebumen","theme","Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perda - PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
1998
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.1998/No.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf \r\ne Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 \r\ntentang Pajak Daerah clan Retribusi \r\nDaerah, Pajak Pengambilan dan Pengolahan \r\nBahan Galian Golongan C merupakan salah \r\nsatu jenis Pajak Daerah Tingkat II ; bahwa untuk memungut Pajak sebagaimana -\r\ndimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan \r\nPeraturan Daerah. \n Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997; Keputusan Menteri Pertambangan dan Ener\u0002gi Nomor 73 Tahun 1992; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 \r\nTahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 \r\nTahun 1994; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 \r\nTahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 \r\nTahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 \r\nTahun 1997; Keputusan Direktur Jenderal Pengairan \r\nNomor 176/KPTS/A Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Kebumen Nomor 1 Tahun 1991 \n Nama, Obyek Dan SubDasar Pengenaan Dan Tarif Pajak; Wilayah Pemungutan Dan Cara Penghitungan Pajak; Masa Pajak, Saat Pajak Terutang, Dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah; Tata Cara Perhitungan Dan Penetapan Pajak; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan Pajak; Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak; Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi; Keberatan Dan Banding; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Kadaluwarsa Penagihan; Ketentuan Pidana; Penyidika \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 1998. \n 28 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Kebumen. Latar belakangnya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa pajak ini merupakan salah satu jenis pajak daerah tingkat II.

Ketentuan Substansial:

Nama, Objek, dan Subjek Pajak: Pajak dipungut atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C. Objek pajak adalah kegiatan eksploitasi tersebut, dan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan eksploitasi.
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak: Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual hasil eksploitasi, dihitung dari volume/tonase dikalikan nilai pasar atau harga standar. Tarif pajak ditetapkan sebesar 20%.
Wilayah Pemungutan dan Cara Penghitungan Pajak: Pajak dipungut di wilayah Kabupaten Kebumen. Besarnya pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang: Masa pajak adalah 1 bulan takwim. Pajak terutang terjadi saat kegiatan eksploitasi dilakukan.
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD): Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD dengan jelas, benar, dan lengkap, serta menyerahkannya selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak.
Tata Cara Pembayaran: Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk, sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Pembayaran harus dilakukan sekaligus atau lunas, namun Bupati dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran dengan dikenakan bunga.
Tata Cara Penagihan Pajak: Dimulai dengan Surat Teguran, diikuti Surat Paksa jika tidak dilunasi. Jika masih tidak dilunasi, dilakukan penyitaan dan pelelangan.
Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak: Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan Sanksi: Bupati dapat membetulkan SKPD jika ada kesalahan, membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, atau menghapuskan sanksi administrasi karena kekhilafan Wajib Pajak.
Keberatan dan Banding: Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKPD, SKPDKB, dll., dan dapat mengajukan banding ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak: Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
Kadaluwarsa Penagihan: Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah 5 tahun sejak saat terutangnya pajak.

\n","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
KEBUMEN REGENCY, LEVEL II REGION
NUMBER: 13 YEAR 1998 SERIES: A NUMBER: 6

REGIONAL REGULATION OF KEBUMEN REGENCY, LEVEL II REGION
NUMBER 5 YEAR 1998

CONCERNING

TAX ON EXTRACTION AND PROCESSING OF
CLASS C MINING MATERIALS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT, HEAD OF THE LEVEL II REGION OF KEBUMEN

Considering:	that based on Article 2 paragraph (2) letter e of Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Tax on Extraction and Processing of Class C Mining Materials is one type of Level II Regional Tax; that to collect the Tax as intended in letter a, it is necessary to stipulate it by a Regional Regulation.
In view of:	Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java in conjunction with Government Regulation Number 32 of 1950 concerning the Determination of the effective date of Law Number 13 of 1950; Law Number 11 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e46743d6-89f7-406e-8127-625900ffdc4f","actionData","errors"]