[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e4618121-3f7e-4a17-a6b2-ed95b97bc393","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2009","number","4","year","2009","published_date","2009-07-16","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Timur","place_of_enactment","Surabaya","theme","PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penjaminan kredit
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka peningkatan akses dunia usaha khususnya usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) pada sumber pembiayaan merupakan salah satu kebijakan Pemerintah provinsi Jawa Timur dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Peraturan Daerah ;\r\n \n 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang- Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 33) ;\r\n2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 '(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);\r\n3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;\r\n4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;\r\n5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;\r\n6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ; \r\n7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).\r\n8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756) ;\r\n9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866) ;\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812) ;\r\n14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan ;\r\n15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah ;\r\n16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelalaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;\r\n17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur \n Materi Pokok ini memuat tentang Ketentuan Umum; wewenang untuk memproses pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah diberikan kepada Gubernur; Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur dan dapat membuka Kantor Cabang, dan melakukan usaha lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur; Tujuan pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan kredit daerah adalah : a. memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi; b. meningkatkan kegiatan ekonomi di Jawa Timur. c. meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah; Kegiatan Usaha; Kegiatan Usaha Penjaminan Kredit dilakukan oleh Penjamin melalui pemberian jasa penjaminan dalam bentuk penjaminan kredit; Penjamin menanggung pembayaran atas kewajiban komersial dari Terjamin kepada Penerima Jaminan apabila Terjamin tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati; Kegiatan usaha dapat dilaksanakan setelah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan; Pengelolaan dilaksanakan secara manajemen modern dengan pengendalian pimpinan yang kompeten profesional dan berintegritas; Pembatasan; Permodalan; imbal Jasa Penjaminan; Klaim dan Peralihan Hak Tagih; Pelaporan; Pengawasan; Ketentuan Penutup \r\n \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 11 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 ini mengatur tentang pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur (PT. JAMKRIDA JATIM) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan kredit, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). Tujuan pembentukan PT. JAMKRIDA JATIM adalah untuk meningkatkan kemampuan pendanaan UMKMK, memperlancar kegiatan dunia usaha, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Ketentuan Substansial:

Pembentukan dan Kedudukan: PT. JAMKRIDA JATIM dibentuk dengan Peraturan Daerah ini dan berkedudukan di Surabaya.
Kegiatan Usaha: Kegiatan usaha utama adalah pemberian jaminan kredit kepada UMKMK. Selain itu, dapat melakukan usaha lain seperti penjaminan kredit tunai di luar lembaga keuangan, penjaminan kredit program kemitraan BUMN, penjaminan surat utang UMKMK, jasa konsultasi manajemen, penyediaan informasi/database terjamin, dan penjaminan syariah.
Pengelolaan: Pengelolaan PT. JAMKRIDA JATIM dilaksanakan secara manajemen modern dengan pimpinan yang kompeten, profesional, dan berintegritas, terdiri dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.
Permodalan: Modal dasar PT. JAMKRIDA JATIM ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), dengan komposisi kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 99% dan Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 1%.
Imbal Jasa Penjaminan (IJP): Penjamin menerima IJP dari terjamin, dengan besaran tarif yang mempertimbangkan jenis kredit, analisis risiko, coverage penjaminan, dan jangka waktu penjaminan.
Klaim dan Peralihan Hak Tagih: Pengajuan klaim dapat dilakukan jika terjamin gagal memenuhi kewajibannya, dan hak tagih beralih kepada penjamin setelah klaim dibayar.
Pelaporan dan Pengawasan: Perseroan wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala, serta diawasi oleh Dewan Komisaris.

","transitional_provisions","sanctions","1. Jika Penjamin melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) yaitu memberikan pinjaman, menerima pinjaman atau melakukan penyertaan langsung Penjamin akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan.","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Perda Prov. Jawa Timur No. 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur.","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/342218/perda-prov-jawa-timur-no-5-tahun-2025","15ddc3cc-3fd0-470d-80c0-9c690ee6ace1","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

EAST JAVA PROVINCIAL GOVERNMENT
REGIONAL REGULATION OF EAST JAVA PROVINCE
NUMBER 4 OF 2009
ABOUT
LIMITED LIABILITY COMPANY FOR REGIONAL CREDIT GUARANTEE OF EAST JAVA PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF EAST JAVA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to improve access for the business world, especially Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (UMKMK), to sources of financing, it is one of the policies of the East Java provincial government in an effort to increase funding capabilities and facilitate business activities in order to increase economic growth in East Java;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Limited Liability Company for Regional Credit Guarantee of East Java Province with a Regional Regulation;

Remembering:

Law Number 2 of 1950 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e4618121-3f7e-4a17-a6b2-ed95b97bc393","actionData","errors"]