[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e453721e-aecb-4ab0-b9ab-bac651894b74","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 5 Tahun 2014","number","5","year","2014","published_date","2014-04-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur","place_of_enactment","Martapura","theme","Bangunan Gedung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BANGUNAN - GEDUNG
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2014/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bangunan Gedung
ABSTRAK:	\n \n Bahwa bangunan gedung memiliki fungsi yang sangat sentral\r\nsebagai tempat manusia melakukan berbagai aktivitasnya,\r\nuntuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi dan\r\npersyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsinya\r\nguna menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya; \r\nbahwa sehubungan dengan hal tersebut maka setiap bangunan\r\ngedung harus dilaksanakan secara tertib, terarah dan selaras \r\ndengan tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan \n Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah:Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ;UU No 28 Tahun 2002;UU No 37 tahun 2003;UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 26 Tahun 2007;PP No 36 tahun 2005. \n Materi Pokok Dalam Peraturan ini adalah : Fungsi dan Klasifikasi Bagunan Gedung,Persyaratan Bangunan Gedung,Penyelengara Banguan Gedung,Tim Ahli Banguan Gedung ,Peran Masyarakat Dalam Penyelengaraan Bangunan Gedung ,Sanksi Administrasi \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 56 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang bangunan gedung di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Latar belakangnya adalah bahwa bangunan gedung memiliki fungsi sentral dan harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis untuk menjamin keselamatan. Tujuannya adalah mewujudkan bangunan yang fungsional, tertib penyelenggaraannya, dan memberikan kepastian hukum.

Ketentuan substansial mencakup:

Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung: Menetapkan berbagai fungsi bangunan (hunian, keagamaan, usaha, sosial budaya, khusus, dan campuran) serta klasifikasinya berdasarkan kompleksitas, permanensi, risiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian, dan kepemilikan.
Persyaratan Bangunan Gedung: Merinci persyaratan administratif (status hak tanah, kepemilikan bangunan, IMB) dan teknis (tata bangunan dan lingkungan, keandalan bangunan). Persyaratan teknis mencakup peruntukan lokasi, intensitas bangunan, arsitektur, pengendalian dampak lingkungan, rencana tata bangunan dan lingkungan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
Penyelenggaraan Bangunan Gedung: Mengatur kegiatan pembangunan (perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi), pemanfaatan (pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan berkala, perpanjangan SLF), pelestarian, dan pembongkaran.
Peran Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam pemantauan, pemberian masukan, penyampaian pendapat, dan pengajuan gugatan terkait bangunan gedung.
Pembinaan: Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan melalui pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.

\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","Pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:\n

Peringatan tertulis.
Pembatasan kegiatan pembangunan.
Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan.
Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung.
Pembekuan IMB gedung.
Pencabutan IMB gedung.
Pembekuan SLF bangunan gedung.
Pencabutan SLF bangunan gedung.
Perintah pembongkaran bangunan gedung.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF OGAN KOMERNG ULU TIMUR REGENCY
NUMBER 5 OF 2014
ABOUT
BUILDING

WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF OGAN KOMERING ULU TIMUR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that buildings have a very central function as a place for humans to carry out their various activities, for this reason they must meet administrative requirements and technical requirements of buildings in accordance with their function in order to guarantee the safety of occupants and their environment;
that in connection with this matter, every building must be implemented in an orderly, directed and in harmony with the spatial plan of the Province of South Sumatra;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Buildings;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e453721e-aecb-4ab0-b9ab-bac651894b74","actionData","errors"]