[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e4519972-8478-44af-a0c1-ef7df0a115d9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia","short_title","Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018","number","32","year","2018","published_date","2018-09-05","effective_date","2018-09-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","d1f5b849-6777-405c-8319-84f1f0435a46","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Ombudsman Republik Indonesia","short_name","Peraturan Ombudsman RI","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Ombudsman Republik Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Standardisasi Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ombudsman ri - pengelolaan - standardisasi sarana dan prasadarana kantor
2018
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia NO. 32, BN 2018/No.1243; PERATURAN.GO.ID: 10 HLM
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia TENTANG Standardisasi Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
ABSTRAK:	\n \n Dasar pertimbangan Peraturan Ombudsman No. 32 Tahun 2018 adalah a) bahwa untuk meningkatkan kinerja serta kelancaran penyelenggaraan tugas dan wewenang Ombudsman RI, perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kantor; b) bahwa untuk menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) diperlukan adanya Standardisasi Sarana dan Prasarana Kantor di lingkungan Ombudsman RI; c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Ombudsman tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Ombudsman RI. \n Dasar hukum Peraturan Ombudsman No. 37 Tahun 2008 diantaranya adalah UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI; UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; PP No. 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RI di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 48 Tahun 2017 tentang Perubahan PP No. 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RI di Daerah; PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Perpres No. 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman RI sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres No. 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman RI; Permen Keuangan No. 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan; Permen Keuangan No. 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Dalam Negeri. \n Peraturan Ombudsman No. 32 Tahun 2018 mengatur tentang standarisasi sarana dan prasarana di lingkungan Ombudsman RI, yaitu mengenai tujuan dan ruang lingkup pengaturan standardisasi; standar sarana dan prasarana kantor; standar sarana dan prasarana di lingkungan kantor perwakilan ombudsman; anggaran; dan ketentuan lainnya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Ombudsman Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2018. \n 10 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Ombudsman ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam perencanaan dan penganggaran pengadaan sarana dan prasarana kantor yang bersumber dari APBN, memberikan bimbingan teknis untuk mencegah ketidakpatuhan dan mewujudkan good governance, mewujudkan keseragaman sarana dan prasarana di lingkungan Ombudsman, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, meminimalkan pemborosan, dan mencapai tertib administrasi BMN.

Ruang lingkup peraturan ini meliputi pengaturan mengenai ukuran, jumlah, bahan, kapasitas, jenis, dan model/tipe sarana dan prasarana kantor di lingkungan Ombudsman, yang terdiri dari kantor Ombudsman dan kantor Perwakilan Ombudsman. Sarana dan prasarana kantor di lingkungan kantor Ombudsman meliputi ruang kantor (Ketua, Wakil Ketua, Anggota, pejabat eselon I hingga IV, bendahara, fungsional umum dan asisten), ruang penunjang, perlengkapan kantor, dan kendaraan dinas. Sarana dan prasarana di lingkungan kantor Perwakilan Ombudsman meliputi standar sarana dan prasarana kantor (ruang kantor kepala perwakilan, bendahara, fungsional umum dan asisten, ruang penunjang, perlengkapan kantor, dan kendaraan dinas operasional kantor) serta standar sarana dan prasarana lahan dan bangunan.

Pemenuhan standar sarana dan prasarana kantor disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
OMBUDSMAN. Sapras Standardization.
No.1243, 2018

REGULATION OF THE OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 32 OF 2018
ON
STANDARDIZATION OF OFFICE FACILITIES AND INFRASTRUCTURE
WITHIN THE OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas :

that in order to improve the performance and smoothness of the implementation of the duties and authorities of the Ombudsman of the Republic of Indonesia, it is necessary to organize office facilities and infrastructure;
that in order to prepare the State Property Needs Plan (RKBMN), it is necessary to have Standardization of Office Facilities and Infrastructure within the Ombudsman of the Republic of Indonesia;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate an Ombudsman Regulation on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e4519972-8478-44af-a0c1-ef7df0a115d9","actionData","errors"]