[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e44d93fd-5128-4512-a088-66a8996d5611","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang KAWASAN TANPA ROKOK","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2017","number","1","year","2017","published_date","2017-04-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lampung Barat","place_of_enactment","Liwa","theme","KAWASAN TANPA ROKOK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2017. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya asap rokok, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencegah perokok pemula, dan membudayakan hidup sehat. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat sarana olahraga, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Setiap orang wajib mentaati ketentuan mengenai KTR dan memasang tanda larangan merokok di tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR. Pimpinan pada tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib melarang orang merokok. Pimpinan pada KTR dapat menyediakan tempat khusus merokok dengan persyaratan tertentu. Iklan rokok harus mencantumkan peringatan kesehatan dan tidak boleh diletakkan di KTR atau jalan utama.

Terdapat larangan merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, atau membeli produk rokok di KTR. Sponsor dari produk tembakau tidak boleh menggunakan nama merk dagang dan gambar rokok, serta tidak boleh bertujuan untuk mempromosikan rokok. Penyelenggara kegiatan yang disponsori oleh rokok dilarang mengikutsertakan anak di bawah usia 18 tahun.

Untuk penegakan KTR, dibentuk satuan tugas penegak KTR. Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR melalui pengawasan, pemberian bimbingan, dan keikutsertaan dalam kegiatan pengendalian KTR. Bupati menugaskan pembinaan dan pengawasan KTR kepada Kepala OPD terkait dan dapat melimpahkan kepada Camat untuk pembinaan KTR di Pekon.

","transitional_provisions","1. Pelaksanaan penegakan KTR pada tempat kerja dan tempat umum dilaksanakan secara bertahap.\n2. Pelaksanaan secara bertahap diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat dan sambil menunggu kesiapan sarana dan prasarana pendukung penegakan KTR.","sanctions","1. Setiap orang yang merokok di KTR dipidana kurungan paling lama 3 hari dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000,-.\n2. Setiap orang yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR dipidana kurungan paling lama 7 hari atau denda paling banyak Rp.5.000.000,-.\n3. Setiap pengelola KTR yang tidak melakukan pengawasan internal, membiarkan orang merokok, tidak menyingkirkan asbak, dan tidak memasang tanda dilarang merokok dipidana penjara paling lama 7 hari atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,-.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST LAMPUNG
LAMPUNG PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WEST LAMPUNG REGENCY
NUMBER 1 OF 2017
CONCERNING
SMOKE-FREE ZONES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST LAMPUNG,

\n\n \n \n \n \n that to implement the provisions of Article 52 of Regulation
Government Number 109 of 2012 concerning Security
Materials Containing Addictive Substances in the Form of Products
Tobacco for Health and Article 6 paragraph (1) Regulation
Joint Minister of Health and Minister of Home Affairs Number
188/Menkes/PB/1/2011 and Number 7 of 2011 concerning
Guidelines for the Implementation of Smoke-Free Areas need tostipulate a Regional Regulation concerning Smoke-Free
Area;\n \n \n \n \n \n

Considering:
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the State of the Republic Indonesia; \n Law Number 6 of 1991 concerning the Establishment Regency of Level II Region of West

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e44d93fd-5128-4512-a088-66a8996d5611","actionData","errors"]