[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e4472182-7166-4814-b863-b6523a1eea97","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia","short_title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014","number","46/PERMEN-KP/2014","year","2014","published_date","2014-10-13","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","8a973c4c-9508-4afc-b855-d7928253bb5b","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan","short_name","Permen KKP","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Kementerian Kelautan dan Perikanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 46/PERMEN-KP/2014, BN 2014/ NO 1532; http://jdih.kkp.go.id/ : 15 HLM
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2014. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\nPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2011 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia. Latar belakangnya adalah untuk menjamin keamanan hasil perikanan yang dikonsumsi manusia dan melindungi kelestarian sumber daya ikan. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan bagi usaha perikanan dalam negeri dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku pengolahan ikan.\n\nKetentuan substansial meliputi persyaratan dan tata cara pemasukan hasil perikanan, pemeriksaan hasil perikanan, tempat pemasukan, pemasukan sebagai barang bawaan, dan pemasukan kembali hasil perikanan. Pemasukan hasil perikanan harus dilakukan oleh importir yang memiliki API-P atau API-U, atau perwakilan negara sahabat. Hasil perikanan wajib memenuhi persyaratan kesehatan, mutu, keamanan, dan pelabelan. Importir wajib memiliki Izin Pemasukan Hasil Perikanan dari Direktur Jenderal. Dinas provinsi memberikan surat rekomendasi dengan memperhatikan ketersediaan pasokan ikan dan kapasitas produksi UPI. Pemeriksaan dilakukan oleh Petugas Karantina. Tempat pemasukan ditetapkan melalui pelabuhan laut, udara, dan pos lintas batas. Terdapat ketentuan khusus untuk pemasukan sebagai barang bawaan dan pemasukan kembali hasil perikanan. Importir wajib melaporkan realisasi pemasukan secara berkala.","transitional_provisions","1. Importir atau instansi/lembaga yang telah mengajukan permohonan Izin Pemasukan Hasil Perikanan dan dinyatakan lengkap sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2011 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Republik Indonesia.\n2. Izin Pemasukan Hasil Perikanan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan masa berlaku Izin Pemasukan Hasil Perikanan berakhir.","sanctions","1. Setiap importir yang melakukan pelanggaran terhadap peruntukan penggunaan hasil perikanan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Pemasukan Hasil Perikanan.\n2. Setiap importir yang tidak melaporkan realisasi pemasukan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan/teguran tertulis, pembekuan Izin Pemasukan Hasil Perikanan, dan pencabutan Izin Pemasukan Hasil Perikanan.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Permen KKP No. 74/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/165795/permen-kkp-no-74permen-kp2016-tahun-2016","fe43a657-b355-4b2a-8b7c-c7aeab813a1c","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[109],{"_96":110,"_98":111,"_36":112},"Permen KKP No. 32/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2014 Tentang Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Yang Masuk Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/158501/permen-kkp-no-32permen-kp2015-tahun-2015","123c452a-b5f2-4c0b-b3fd-9d5097813339","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION
OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 46/PERMEN-KP/2014
CONCERNING
QUALITY CONTROL AND SAFETY OF FISHERIES PRODUCTS ENTERING
THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to ensure the safety of fisheries
products entering the territory of the State
of the Republic of Indonesia are safe for consumption
by humans and do not endanger the sustainability of fish
resources and the environment, control needs to be
carried out;
that in order to provide protection for
the growth and development of fishing, fish
aquaculture, and fish processing businesses and
in order to meet the needs of consumption and raw
materials for fish processing businesses in the country, it is necessary to
re-regulate the Regulation of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e4472182-7166-4814-b863-b6523a1eea97","actionData","errors"]